DPRA Dukung Revisi MoU Pemerintah Daerah Dengan Mifa

Anggota DPRA, Tarmizi SP

Meulaboh (RA) – Niat Ketua DPRK Aceh Barat memanggil manajemen PT Mifa mendapatkan dukungan dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA). Legislator ini, sepakat adanya penyempurnaan poin MoU antara perusahaan tambang batubara dengan pemerintah daerah.

Anggota DPRA Tarmizi SP, Rabu (9/10) kemarin, mengaku sepakat dengan rencana revisi MoU antara perusahaan dan pemerintah daerah. Lantaran, indikasi kurang adil bagi pekerja lokal Aceh sering terjadi. “Saya dukung penuh upaya sempurnakan MoU itu. Apalagi saya juga putra daerah asal Aceh Barat, yang mana kondisi demikian dirasakan oleh saudara-saudara saya,” ucapnya.

Otomatis, sambung Tarmizi, ia sangat mendukung kebijakan yang menguntungkan rakyat sekitar tambang, seperti Aceh Barat dan kabupaten Nagan Raya. “Perusahaan juga harus kita dukung dan berikan kenyamanan untuk berbisnis, tapi dengan catatan, selama kegiatan itu juga menguntungkan daerah dan masyarakat lokal,” jelasnya.

Bagi masyarakat lokal yang pernah bekerja di perusahaan tambang batubara, namun berujung pemecatan. Diungkapkan Tarmizi, telah banyak keluh-kesah masuk berupa laporan, kepadanya.

Sarannya, meminta manajemen perusahaan tidak semena-mena melakukan pemecatan pekerja tanpa melalui tahapan prosedur yang jelas. Bagi pekerja, juga harus mengikuti seluruh aturan atau SOP perusahaan. “Saya nilai, masyarakat lokal telah mampu tampil dewasa dan profesional. Pasti sangat paham mereka tentang tanggung jawab selaku pekerja,” paparnya.

Namun perusahaan harus menjalankan aturan undang-undang Ketenagakerjaan dengan baik dan benar. Jangan sampai ada indikasi mempermainkan status pekerja, sebagai contoh, status kontrak pekerja tahunan yang berlarut-larut sehingga ada peluang aman ketika ingin memutuskan hubungan kerja kapan saja, tanpa adanya pesangon PHK.

Tarmizi meminta pekerja yang sudah bekerja dalam kurun waktu dua tahun, wajib dipermanenkan sebagai karyawan, agar semangat bekerjanya semakin tekun, dengan status pengakuan karyawan tersebut.

Disisi lain, tambah Tarmizi, perbedaan posisi jabatan antara pekerja lokal dan pekerja luar, sangat terlihat. Contoh level Staff dan Non Staff. Pekerja lokal, sebagian besarnya berada pada level non staff, seperti Supir, Satpam, Helper, dan Cleaning Service. “Faktanya, banyak juga pekerja pada posisi itu yang merupakan hasil impor dari luar daerah. Padahal kalkulasinya sangat merugikan perusahaan,” detilnya, dengan nada bertanda tanya.

Harapan lain Tarmizi, pekerja pada Level Staff dengan jabatan seperti Manager, Superintendent, Supervisor dengan lisensi pendidikan Sarjana, juga dapat diisi oleh masyarakat lokal yang memiliki kecakapan dalam posisi dibutuhkan. “Poin ini juga harus menjadi pembicaraan serius antara Pemerintah dan Perusahaan tambang,” permintaannya.

Ia juga mengaku bertanda tanya, dengan angka rincian 70 persen pekerja lokal Aceh yang digadang-gadangkan perusahaan. Data tersebut harus turut dipaparkan. Dinas Ketenaga Kerjaan setempat, harus melakukan verifikasi agar jelas persentase seberapa banyak pekerja lokal, terutama di level posisi Staff. “Nanti ketahuan, apa ada 70% seperti yang kita dengar selama ini. Atau jangan-jangan mungkin tidak sampai 5 persen alias pekerja impor semua,” asumsinya.

Poin-poin tersebut, wajib dimasukkan dalam butir MoU antara perusahaan dengan Pemerintah agar minimal 70% karyawan di level Staff, kelak mampu diberikan peluang bagi putra daerah. “Tuntutan ini penting, karena Aceh telah banyak memiliki para Sarjana yang dibutuhkan oleh perusahaan tambang, seperti Sarjana Teknik Sipil, Teknik Elektro, Teknik Mesin, Teknik Informatika, kemudian Sarjana Ekonomi, Hukum dan bahkan Teknik Pertambangan dan Teknik Geologi serta Teknik Lingkungan,” rincinya.

Ia berharap, jangan ada kesan diskriminasi atau ketidak adilan. Sampai-sampai ada anggapan anak tiri dan anak kandung. “Kita mau 70% Karyawan di level Staff berasal dari Putra/i lokal Aceh dan mereka harus mendapatkan fasilitas yang sama dengan pekerja asal luar Aceh, seperti jangka waktu cuti, tunjangan cuti, da tunjangan tempat tinggal,” tutupnya, sambil mengaku DPRA juga turut mempelajari dan memantau perkembangan hasil MoU.(den)