Tri Rismaharini Sudah Dua Kali Menolak Jabatan Menteri

Walikota Surabaya Tri Rismaharini di Pasar Pagi Kota Sabang.

JAKARTA – Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini sudah dua kali menolak dijadikan menteri di kabinet Presiden Jokowi. Peneliti Surabaya Survey Center (SSC) Surokim Abdussalam menilai Tri Rismaharini memberikan contoh sikap keteladanan, tidak ambisi dengan jabatan.

“Dua kali menolak jadi menteri, Risma betul-betul pemimpin langka, mencintai warga Surabaya dengan segenap jiwanya,” kata Surokim di Surabaya, Rabu (23/10).

Surokim mengatakan, sosok Risma cukup unik dan langka karena di saat semua orang berharap bisa menjadi menteri, tapi Risma justru menolak dengan alasan ingin menuntaskan jabatannya hingga awal 2021.

“Saya kehilangan kata-kata terhadap Bu Risma. Kok ada orang jenis ini di era saat ini. Luar biasa, semoga Bu Risma selesai menuntaskan jabatan wali kota bisa mendapatkan momentum politik lagi,” ujar Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya (FISIB) Universitas Universitas Trunojoyo Madura (UTM) ini.

Surokim mengatakan, matematika politik Wali Kota Surabaya mungkin tidak sama rumusnya dengan apa yang dipikirkan kebanyakan orang. Makanya, Risma sempat memunculkan lima kriteria calon Wali Kota Surabaya 2020 yang didukungnya, salah satunya tidak ambisi.

Diketahui lima kriteria cawali Surabaya versi Risma, yakni tidak banyak bicara tapi banyak bekerja, banyak mendengarkan untuk prioritas masalah warga, berani hadapi tantangan, banyak akal tidak tergantung banyaknya uang dan tidak punya ambisi jadi wali kota.

“Ya saya jadi paham sekarang kenapa Bu Risma mengeluarkan kriteria itu,” katanya.

Tri Rismaharini sebelumnya menyatakan menolak menjadi menteri karena ingin menyelesaikan masa jabatannya sebagai wali kota hingga awal 2021.

Baca Juga:
Simak, nih Kalimat Nadiem Makarim di Hadapan Pegawai Kemendikbud
Risma beralasan dirinya tidak ingin mengingkari amanah yang sudah diberikan warga Surabaya ke pundaknya ketika ia dipilih sebagai wali kota.

Baca Juga...  Aliansi Muslimat Aceh Minta DPRA Tolak RUU TPKS

“Saya harus menjaga kota ini sampai terakhir (masa jabatan). Saya punya prinsip sendiri, boleh kan?” katanya.

Ia mengakui masa jabatannya tinggal sebentar lagi, kira-kira sekitar satu tahun dua bulan. Secara pribadi dirinya merugi karena menolak tawaran kenaikan jabatan menjadi menteri.

Jika dilihat perbandingan, ia menjadi wali kota tinggal sebentar, sedangkan jika diangkat menteri, masa jabatannya masih panjang, lima tahun. Tetapi Risma tetap bulat dengan keputusannya di posisi Wali Kota Surabaya. “Tapi saya tidak ingin menyesal,” katanya. (antara/jpnn)