BPKD Simeulue: 90 Persen Dana Desa Telah Cair

Rakyat Aceh

SIMEULUE (RA) – Jelang memasuki akhir tahun 2019, realisasi dana desa ?telah 90 persen cair dan masuk ke rekening masing-masing Pemerintah Desa di 10 Kecamatan dalam Kabupaten Simeulue, yang bersumber dari APBN.

Sembilan puluh persen Alokasi Dan Desa (ADD) dan DD telah cair, yang bersumber dari APBK, DAU dan APBN itu dan diperkirakan pada akhir November 2019, telah tuntas disalurkan ke rekening 138 Desa yang ada di Kabupaten Simeulue.

Hal ini dijelaskan Novikar Setiadi Kepala Kantor Badan ?Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Simeulue, kepada Harian Rakyat Aceh, Kamis (21/11).

“Hanya beberapa desa lagi yang belum disalurkan dana desanya, untuk pencairan tahap tiga atau tahap terakhir tahun 2019, telah 90 persen dana desa yang ditransfer dan dicairkan ke rekening pemerintah desa, setelah dokumennya memenuhi persyaratan,” katanya.

Masih menurut Novikar Setiadi, sekitar 140 miliar lebih pagu anggaran dana desa tahun 2019, yang dialokasikan kepada 138 desa di 10 Kecamatan di Kabupaten Simeulue, yang telah teralisasikan dan telah cair hingga tahap tiga, sekitar Rp 120 miliar.

Dengan telah 90 persen yang tersalurkan dana desa tersebut, sehingga Kabupaten Simeulue masuk dalam daftar tercepat di Provinsi Aceh realisasikan pencairan dana desa, sehingga perogram dalam juga tepat waktu dan tepat sasaran.

Predikat tercepat itu, disebabkan faktor koordinasi semakin baik di desa pihak desa, dengan pemerintah dan fasilitator serta tim pendamping tingkat kabupaten hingga tingkat desa.

Namun disarankan untuk kedepannya dalam pengelolaan anggaran itu, dimaksimalkan untuk kepentingan HAK OKA atau upah kepada masyarakat dalam kegiatan proyek desa, serta? kedepankan akuntable, musyawarah dan tranparansi, sehingga peruntukan dana desa itu dapat dipertanggungjawabkan kembali kepada masyarakat.

Baca Juga...  Silaturrahmi dengan Kakanwil Tokoh Kecamatan Darussalam Hibah Tanah untuk KUA

“pemerintah desa supaya kedepankan dan utamakan akuntable, musyawarah dan tranparansi, sehingga peruntukan dana desa ratusan miliar itu dapat dipertanggungjawabkan kembali kepada masyarakat dan kepada pemerintah,” demikian Novikar Setiadi. (ahi/adi).