Kajari Abdya Nilawati SH MH saat coffee morning bersama wartawan berlangsung di kantor Kejari setempat, Rabu (27/11). (rahmat/rakyat aceh)

BLANGPIDIE (RA) – Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Abdya Nilawati SH MH berjanji akan menutas Desember 2019 penuntasa untuk kejelasan dua kasus korupsi besar yang ditangani pihaknya.

Hal tersebut disampaikan Nilawati juga turut didampingi Kasi Intel Radiman SH dan para pejabat kejaksaan lainnya, saat coffee morning bersama wartawan dalam wilayah setempat yang berlangsung di kantor Kejari setempat, Rabu (27/11).

Dua kasus korupsi tersebut yakni dugaan korupsi surat perintah perjalanan dinas (SPPD) DPRK dan dugaan korupsi di PDAM setempat tahun 2017 lalu dengan kerugian negara mencapai miliaran rupiah.

Kasus SPPD yang diduga fiktif tersebut ditemukan berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia pada 2018 dan saat itu kasus ini sempat ditangani kejaksaan setempat. Sejumlah anggota dewan dikabarkan mulai mengembalikan temuan tersebut ke kas daerah.

Sementara temuan kasus dugaan penyimpangan uang negara di PDAM Gunong Kala tersebut berdasarkan laporan hasil Pansus DPRK Abdya juga tahun 2017 yang mencapai kerugian negara miliaran rupiah.

“Desember kita sampaikan perkembangannya. Tentu dua kemungkinan, bisa ada tersangka bisa juga tidak dari para pihak yang tersangkut di dalam kasus ini,” tukas Nilawati.

Pada dua kasus tersebut hingga saat ini pihaknya sedang melakukan tahap penyelidikan. Meskipun 23 anggota wakil rakyat tersebut sudah mengembalikan kerugian negara.

“Di 2019 ini sudah dilakukan pengembalian oleh anggota Dewan. Dari 24 anggota dewan, satu yang belum mengembalikan,”kata Kajari.

Disebutkan, pihak Kejari tetap melakukan penyelesaian semua perkara sesuai ketentuan dan hukum berlaku. Apalagi katanya kasus tersebut pimpinan pusat dipihaknya sudah mengetahui.

“Semua perkara itukan ada jangka waktunya untuk kita proses, dan kita tidak membedakan persepsi,” ucapnya

Hal yang sama juga berlaku pada penyelesaian kasus PDAM akan dilanjutkan pemanggilan dalam waktu dekat untuk dimintai keterangnya.

“Kita tidak ada maksud menggantung status hukum siapapun. Tidak ada kasus yang kita endapkan. Kasus SPPD ini sedang dalam proses.

Kita tentu bekerja sesuai Standar Oprasional Prosedur (SOP) kita, jadi kasus ini tetap kita tuntaskan. Kami sudah mengecek ke bandara. Hasilnya negatif. Benar fiktif.”akuinya.

Sejauh ini kata Nilawati ada beberapa tahap pegungkapan terhadap kasus tersebut sudah dijalankan. Sejumlah saksi yang berkaitan sudah dimintai keterangan, termasuk mendatangi bandara guna mengecek keabsahan tiket penerbangan. (mag-80/min)