Pemerintah Aceh Gelar FGD bersama Kementrian Terkait Penguatan Perdamaian

JAKARTA (RA) –  Pemerintah Aceh melalui Badan Reintegrasi Aceh (BRA) menggelar Focus Group Discussion (FGD) dengan tema “Sinergisasi penguatan Perdamaian Aceh dan Agenda Pembangunan Nasional”, di Swisbel Hotel Jakarta, Senin (2/12/2019).

Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah dalam hal ini diwakili oleh Darmansyah sebagai Staf Ahli Gubernur Bidang Keistimewaan, SDM dan Kerjasama, mengatakan, FGD ini bertujuan untuk membangun sinergi dan kaloborasi terkait implementasi UUPA dan kelangsungan perdamaian.

Kemudian ia juga menjelaskan, bahwa Penguatan perdamaian berkelanjutan termasuk salah satu isu strategis yang mendukung pencapaian visi dan misi pemerintah aceh tahun 2017-2022

“Hal tersebut merupakan kewajiban Pemerintah Aceh sebagai perwakilan Pemerintah Pusat, siapapun yang menjadi pemimpin pasti menjadikan perdamaian Aceh ini sebagai entry point bagi keberlanjutan pembangunan,” terangnya.

Selaku ketua BRA, Tgk. Muhammad Yunus menjelaskan dalam sambutannya tentang sejarah terbentuknya BRA serta berbagai persoalan utama yang masih butuh perhatian bersama.

“BRA ialah Badan yang dibentuk pasca perdamaian antara Pemerintah Repuplik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka ditunjuk untuk melaksanakan program dan kegiatan Reintegrasi dan usaha Penguatan Perdamaian Aceh” kata Tgk. Yunus.

“Kami mengharapkan agar kita semua mempunyai kesamaan persepsi untuk merawat damai Aceh dan berkaloborasi sehingga proses program Penguatan Perdamaian Aceh yang telah diamanahkan bisa tercapai”, tutupnya.

Hadir sebagai Narasumber utama sekaligus membuka FGD ini Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Menteri ATR/BPN), Dr. Sofyan Djalil. Selaku tokoh yang juga terlibat dalam proses MoU Helsinki, ia sangat mendukung upaya sinergisasi dna kaloborasi menyelesaikan program reintegrasi.

“Perdamaian akan terus berkelanjutan jika perekonomian meningkat dan maslah sosial dapat diselesaikan. Menciptakan Iklim investasi yang kondusif, Persoalan penataan tata kelola dalam setiap pengambilan keputusan berkelanjutan, serta Behaviour dalam sebuah komunitas harus ditingkatkan” kata pak Sofyan.

Selain melibatkan tokoh-tokoh Aceh, jajaran SKPA terkait dan anggota DPR-RI asal Aceh yaitu Nasir Jamil, Rafli, dan Ibu Ilija Saudin Jamal, serta hadir juga dua anggota DPD asal Aceh yaitu Fadhil Rahmi dan Abdullah Puteh, Serta tokoh nasional Farhan Hamid.

Selain dari unsur tersebut juga FGD ini turut dihadiri oleh jajaran kementrian terkait yakni dari perwakilan Kementrian Dalam Negeri, kementrian sosial, kemenlu, watannas, kemenkopolhukam, kemenkoperekonomian, kementerian pertanian dan kementerian keuangan dan Badan Penghubung Pemerintah Aceh di Jakarta. (ra)