HUDA-RTA Adakan Kajian Pindahkan Dayah ke Komisi Pendidikan di DPRA

BANDA ACEH (RA) – Himpunan Ulama Dayah Aceh dan Rabithah Thaliban Aceh (RTA) menaruh harapan besar agar dayah dapat ditangani di komisi yang menangani persoalan pendidikan di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA). Untuk tujuan tersebut, HUDA dan RTA menyelenggarakan diskusi terfokus mengkaji peluang memindahkan penanganan dayah ke komisi pendidikan.

Diskusi terfokus dengan tema “Membawa Dayah ke Komisi Pendidikan di DPRA. Mungkinkah?” INI akan berlangsung pada tanggal 5 Desember 2019, tepatnya hari Kamis pagi sampai dengan siang di Desa Bayu-Lamcot Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar (Komplek Dayah Thalibul Huda) dan akan dihadiri lima puluhan pengurus HUDA yang terdiri pimpinan dayah dan aktivis RTA.

Hal tersebut disampaikan Sekjend Himpunan Ulama Dayah Aceh (HUDA), Tgk. H. Hasbi Albayuni melalui siaran pers ke sejumlah media, Selasa, (3/12) di Banda Aceh.

Diskusi ini, Tgk. H. Hasbi Albayuni, direncanakan akan menghadirkan sejumlah politisi anggota DPRA seperti Safaruddin (Wakil Ketua DPRA dari Gerindra), Irawan Abdullah (anggota DPRA dari PKS) yang sudah menyatakan kesediaan untuk hadir. Sementara M. Dahlan (Ketua DPRA) atau Iskandar Al Farlaky dari Partai Aceh sedang dikomunikasikan oleh panitia meminta kesedian untuk hadir.

Selain para politisi, tambahnya, juga menghadirkan Tgk. H. Muhammad Yusuf A. Wahab (Ketua HUDA) dan Kepala Biro Hukum Pemerintah Aceh, Dr Amrizal J. Prang, SH, LLM serta Teuku Zulkhairi ketua I RTA dan Dosen UIN Ar-Raniry sebagai moderator.

“Melalui acara ini kita berharap dapat memetakan langkah-langkah apa yang dapat ditempuh untuk membawa dayah ke komisi pendidikan. Maksudnya agar urusan dayah, yakni dinas dayah dapat ditangani oleh komisi pendidikan di DPRA. Bukan komisi lain, “ tegas Tgk. H. Hasbi Albayuni yang juga wakil Ketua MPU Aceh ini.

Pasalnya, sebut Tgk Hasbi Albayuni, sejak belasan tahun lalu berdiri badan dayah yang kini berubah nama menjadi dinas dayah, penanganan dayah di DPRA tidak ditempatkan di komisi yang menangani pendidikan. Melainkan komisi lain. Padahal, tambahnya lagi, dayah ini adalah institusi pendidikan.

“Jadi kita berharap para anggota dewan di DPRA kali ini akan memiliki kesamaan cara pandang bahwa dayah kali ini harus dibawa ke komisi pendidikan, “ pangkasnya. (ra)