Pemerintah Aceh Teken MoU Pembelian Pesawat N219

Pelaksana Tugas Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, melihat pesawat usai menandatangani perjanjian kerja sama atau Memorandum of Understanding (MoU) pengadaan pesawat terbang N219 di PT Dirgantara Indonesia (Persero) Bandung, Senin (9/12). FOTO HUMAS PEMERINTAH ACEH

BANDUNG (RA) – Pelaksana Tugas Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, menandatangani perjanjian kerja sama atau Memorandum of Understanding (MoU) pengadaan pesawat terbang N219, di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Pusat Manajemen PT Dirgantara Indonesia, Bandung, Senin (9/12).

MoU juga terkait dengan pengembangan sumber daya manusia dan pengoperasian angkutan udara Aceh dengan PT Dirgantara Indonesia (Persero).

Pengadaan pesawat dilakukan untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah di Aceh dalam rangka peningkatan perekonomian masyarakat dan pembangunan daerah.

“Harapan kami, PT. Dirgantara Indonesia dapat memenuhi kebutuhan transportasi perintis ini, sehingga hubungan antar wilayah di Aceh akan lebih baik,” ujar Nova menjelang prosesi penandatanganan.

Nova mengakui, membangun penerbangan perintis antar wilayah di Aceh tidaklah mudah. Sejumlah pihak swasta sudah pernah mencoba, tapi kemudian menghentikan operasinya karena alasan ekonomis.

Akibatnya saat ini penerbangan perintis di Aceh yang masih berjalan hanya ada di 5 bandara. Itupun dengan frekuensi terbatas, antara 1 sampai 2 flight per minggu.

Sementara penerbangan lain lebih banyak menjadikan Bandara Kuala Namu di Sumatera Utara sebagai penghubungnya. Sedangkan 7 bandara yang ada di Kabupaten/kota dalam keadaan tidak ada aktifitas.

Kondisi itulah, kata Nova, yang membuat Pemerintah Aceh harus melakukan intervensi guna mengatasi persoalan tersebut. “Apalagi dalam program pembangunan yang kami canangkan, konektivitas antar wilayah menjadi salah satu prioritas,” kata Nova.

Nova berharap, setidaknya sampai tahun 2022 Pemerintah Aceh bisa mendapatkan 4 unit pesawat Jenis N219 yang sangat ideal dijadikan sebagai transportasi udara perintis antar pulau di Indonesia.

“Selanjutnya tentu saja kami harapkan dukungan dan pendampingan PT. DI untuk transfer of knowledge dalam rangka peningkatan SDM sektor dirgantara Aceh,” kata Nova.

Lebih lanjut, Nova menjelaskan alasan Pemerintah Aceh membutuhkan pesawat tersebut adalah karena untuk menghubungkan wilayah-wilayah Aceh dengan areanya yang sangat luas, yakni mencapai 59 ribu Km2 untuk wilayah darat dan 295 ribu Km2 untuk wilayah laut.

Panjang garis pantainya juga mencapai 2.600 km lebih, dengan total sekitar 180 gugusan pulau. Dari semua pulau itu, 44 Pulau di antaranya berpenghuni.

“Dengan wilayah yang sangat luas itu, hubungan antar wilayah kerap terkendala. Sebagai contoh, jarak antara Kota Banda Aceh dengan Kabupaten Singkil mencapai 760 Km. Kalau menggunakan angkutan darat, butuh waktu 15 jam menempuh jarak itu,” ujar Nova.

N219 adalah Pesawat Multifungsi
Direktur Utama PT. Dirgantara Indonesia, Elfien Goentoro, dalam penjelasannya kepada Nova Iriansyah mengatakan, N219 dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan transportasi udara nasional di wilayah perintis yang dapat digunakan untuk berbagai macam kebutuhan, seperti angkutan penumpang, angkutan barang maupun ambulan udara.

Ia menjelaskan, N219 telah melakukan uji terbang perdana pada tanggal 16 Agustus 2017. Saat ini pesawat tersebut masih menjalani serangkaian pengujian sertifikasi.

Proses sertifikasi merupakan proses penting untuk menjamin keamanan dan keselamatan karena akan digunakan oleh customer dan masyarakat umum.

Elfien menyatakan PTDI berkomitmen menyelesaikan proses sertifikasi agar bisa mendapatkan Type Certificate dari Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara (DKPPU), Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.

“Harapannya pesawat N219 bisa segera melayani masyarakat Aceh serta mendorong dan meningkatkan aksesibilitas dan pertumbuhan perekonomian di wilayah Provinsi Aceh,” ujar Elfien. (ril/eno/min)