Kerukunan Beragama di Aceh Terendah, Ketua FKUB: Jangan Tohok Aceh dari Belakang

Plt Gubernur Aceh, Soedarmo bersama Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Aceh, Nasir Zalba menyaksikan senjata bekas konflik yang di pajang pada Museum sebelum mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Terbatas Persiapan Akhir Pilkada Serentak Tahun 2017 di Aula Kantor Kesbangpol, Banda Aceh, Rabu (8/2/2017). FOTO DOK HUMAS ACEH
BANDA ACEH (RA) – Kementerian Agama Republik Indonesia (RI) merilis Indek Kerukunan Umat Beragam (KUB) tahun 2019. Aceh menempati urutan paling bawah dengan indek 60,2, diikuti Sumatera Barat 64,4 dan Jawa Barat 68,8. Ketiga provinsi tersebut menempati urutan terbawah.
Sedangkan tiga posisi KUB teratas ditempati oleh Provinsi Papua Barat dengan indeks 82,1, Nusa Tenggara Timur 81,1 dan Bali 80,1. Menanggapi hasil penelitian tersebut, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragam (FKUB) Provinsi Aceh, Nasir Zalba mengatakan keberatan. Ia mempertanyakan indikator penelitian tersebut, sekaligus mempertanyakan siapa responden. 
“Saya sebagai Ketua FKUB tidak pernah dihuni, ditanya, diwawancara. Gak ada. Metodennya seperti apa, jangan seenaknya aja. Kita baik-baik di sini masak diusik. Ini kan apa namanya, jangan ini lah, kalau memang mau menyududkan Aceh jangan dengan jalan cara-cara seperti itu,” jelasnya, Rabu (11/12).
Ia mengaku kaget atas publikasi penelitian tersebut karena Aceh berada di bawah rata-rata nasional. Menurutnya, selama ini sosial kerukunan beragama di Aceh aman-aman saja. Bahkan, tahun lalu FKUB Aceh mendapatkan award dari Kementerian Agama sebagai FKUB terbaik.
“Kita menyesalkan di-publish oleh Kementerian Agama seperti itu tanpa konfirmasi. Pertanyaannya saya untuk apa ada FKUB, bubarkan saja! Karena FKUB itu bukan hanya muslim, tapi semua agama yang diakui negara yang berhimpun semua tokoh-tokoh di situ,” urainya Nasir.
“Kita tantang, kita gak terima. Terus terang, saya gak terima itu kalau Kementerian Agama berbuat seperti itu. Selama ini tidak ada sama sekali konfirmasi. Itu yang kita sesalkan,” sambungnya.
Kepada semua pihak, terutama bagi orang non Aceh, ia mempersilahkan untuk menanyakan perihal KUB di Aceh kepada tokoh-tokoh umat beragama no muslim. Sebab, kalau ia yang menjawab terkesan subjektif. Sepengetahuannya, semua tokoh Umar beragama non muslim mengakui hidup di Aceh toleran, aman dan nyaman.
“Saya kalau ada pertanyaan dari pihak luar, saya bilang wawancarai mereka. Ketua Budha, Katolik (dan sebagainya), jangan saya yang bilang, nanti subjektivitas,” katanya.
Ia turut berkisah, suatu ketika pernah seorang umat Budha tertangkap berjudi di Aceh. Pemuka umat Budha justru mengurus jangan dihukum dengan hukum nasional, dihukum saja dengan hukum Islam. Sebab lebih mudah, hanya dicambuk, memberikan efek jera dan prosesnya cepat. Sedangkan hukum nasional, harus ke kantor polisi ke pengadilan, dan seterusnya.
“Jadi malah syariah Islam itu, anehnya justru yang non muslim yang minta supaya diberlakukan. Ini terbalik,” tuturnya.
Ia meminta hal-hal semacam ini tidak dipolitisir, mengingat Aceh merupakan daerah pasca konflik. Namun, kata Nasir bukan berarti Aceh mau minta disteel-steel sebagai daerah yang paling baik. Katanya, yang wajar-wajar sajalah. Persoalan ini, dalam amatannya seperti ada upaya penggiringan, menohok Aceh dari belakang.
“Saya kira mungkin saja digiring. Ini mau ditohok kita dari belakang. Justru dengan syariat Islam orang lebih nyaman. Kenapa pula kita yang muslim ini yang sibuk, kebakaran jenggot. Yang non muslim saja mau syariah Islam karena lebih nyaman,” tutup Nasir. (icm)