RICUH - Aksi demo yang dilancarkan Ikatan Keluarga Blang Lancang (IKBAL) di depan Pintu II eks-Kompleks Kilang LNG PT Arun NGL, di Gampong Blang Pulo, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe, Senin, (9/12) berakhir ricuh. ARMIADI/RAKYAT ACEH.

Merasa Tak Dipedulikan

LHOKSEUMAWE (RA)- Aksi demo yang dilancarkan Ikatan Keluarga Blang Lancang (IKBAL) di depan Pintu II eks-Kompleks Kilang LNG PT Arun NGL, di Gampong Blang Pulo, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe, Senin, (9/12) berakhir ricuh.

Awalnya, aksi demo berjalan lancar dan koordinator aksi juga menyampaikan tuntutan untuk melindungi hak ulayat masyarakat adat Aceh dengan Otonomi Khusus (Otsus) dan konsesi masyarakat Blang Lancang.

Para pendemo dan juga ada sebagian dari kaum ibu mulai memanas sekira pukul 10.46 WIB, akibat dari perusahaan tidak ada yang menerima kehadiran mereka. Massa mencoba membakar ban ekas didepan pintu gerbang perusahaan. Kemudian, sejumlah pendemo berusaha untuk merobohkan pagar sebelah kiri Pintu II eks Komplek Kilang LNG PT Arun Lhokseumawe.

Hal itu dilakukan, agar para pendemo dapat masuk ke dalam komplek tersebut. Sayangnya, daalm yang dilancarakan tersebut tidak mendapatkan respon dari perusahan. Terbukti tidak ada satupun perwakilan dari perusahaan yang menemui pendemo. Aksi masyarakat itu juga mendapatkan pengawalan ketat dari aparat Kepolisian.

Untuk membubarkan massa yang sudah ricuh, Polisi terpaksa menembakan gas air mata dengan menggunakan water canon. Massa yang berkumpul di depan pagar tetap tidak mau bubar dan melemparkan air mineral ke arah polisi yang berjaga dilokasi. Aksi tetap berlanjut walaupun dari pihak perusahaan tidak ada yang menerimanya.

Polisi kemudian menembakan gas air mata menggunakan water canon ke arah massa yang berkumpul di depan pagar. Massa membalas melemparkan air mineral ke arah polisi. Upaya polisi menembakan gas air mata untuk membubarkan massa tampak tidak menyurutkan semangat pendemo. Massa tergabung dalam IKBAL itu tetap berunjuk rasa.

Sementara itu Wakil Ketua IKBAL, Tri Juwanda, menyebutkan, sebagai pemilik lahan ulayat atau tanah adat, pihaknya meminta Presiden RI supaya dapat mencabut hak konsesi PT PAG, PT PHE, PT BAS dan Medco di tanah Blang Lancang.

“Kita juga mendesak kepada Komisaris Utama PT Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok agar bisa memastikan tanah leluhur masyarakat Blang Lancang, supaya tidak ada mafia migas yang berusaha memanfaatkan tanah tersebut,”pintanya. Selain itu, ia juga meminta kepada DPR-RI supaya dapat membentuk Rancangan Undang-undang (RUU) tanah adat dengan hak ulayat.

Sekali lagi, kepada Presiden pihaknya meminta agar diberikan desa otonomi baru. Karena dulu sangat banyak pengorbanan harta benda masyarakat demi Negara dan Bangsa Indonesia. (arm/msi)