Rakyat Aceh (RA) – Direktur Utama BPJS Kesehatan, Fachmi Idris mengungkapkan betapa pentingnya Jaminan Kesehatan hadir utk seluruh rakyat karena menurutnya dunia kedokteran tidak akan berkembang penuh jika dikemudian hari masih menemui masyarakat yang tidak mampu mengakses pelayanan karena tidak adanya biaya.

“Dari sinilah lahir pemahaman mengenai jaminan kesehatan di Indonesia ini adalah social health insurance atau asuransi sosial yang berbasis social solidarity concept atau konsep solidaritas sosial yaitu gotong royong,” ungkapnya.

Hal ini disampaikannya saat menjadi pembicara pada kegiatan Seminar Nasional dengan tema Medical Etics in Emergency Medicine for Genaral Practice yang diselenggarakan oleh Fakultas Kedokteran Universitas Abulyatama Aceh Besar yang berlangsung di Aula Universitas tersebut, pada Sabtu (14/12).

Seminar yang dibuka oleh Rektor Universitas Abulyatama, R. Agung Efriyo Hadi ini diikuti oleh 300 peserta yang terdiri dari dokter, mahasiswa kedokteran dan para akademisi kedokteran. Hadir juga pada kesempatan tersebut Dekan Fakutas Kedokteran Universitas Abulyatama Aceh Besar, Fachrul Jamal dan beberapa pemateri dari dokter spesialis.

Sambungnya, sebenarnya Indonesia ketinggalan dalam jaminan sosial kesehatan jika dibandingkan dengan negara yang sama-sama mengadopsi asuransi kesehatan sosial seperti Jerman yang telah ratusan tahun lalu menerapkan jaminan kesehatan yaitu pada tahun 1883, namun pilihan Indonesia untuk menerapkan jaminan kesehatan saat ini adalah pilihan yang pas walaupun dalam pelaksanaan JKN saat ini tentu masih ada persoalan teknis dan dinamika pelayanan pasti terjadi apalagi Program JKN-KIS ini baru berjalan 6 tahun.

“Kita patut bergembira karena dalam menentukan pilihan jaminan kesehatan ini, Aceh adalah yang terdepan karena yang pertama sekali meraih Universal Health Coverage (UHC) yang waktu itu digarap secara khusus oleh PT. Askes melalui program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA),” ucapnya.

Mengenai tema seminar nasional tersebut yaitu tentang Etika Kedokteran dalam Kegawatdaruratan Medis, Fachmi menyampaikan bahwa ada atau tidak adanya JKN pasien gawat darurat harus dilayani.

“Dalam penanganan kegawatdaruratan, ada atau tidak JKN pasien harus dilayani karena hal tersebut telah diatur didalam Undang-Undang Kesehatan dan undang-undang tersebut telah ada jauh sebelum BPJS lahir, kemudia di era JKN saat ini, walaupun rumah sakit yang tidak bekerja sama dengan BPJS Kesehatan pembiayaan pasien gawat darurat telah dijamin oleh JKN,” jelasnya.

Pada kesempatan tersebut, Wakil Ketua Dewan Pakar Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan juga Ketua Asosiasi Dosen Hukum Kesehatan, M. Nasser dalam materi presentasinya yang berjudul Doctor-Patient Relation In The Perspective Of Ethics, Discipline And Law, A New Challenge For Indonesian Doctors (Hubungan Dokter-Pasien Dalam Perspektif Etika, Disiplin, Dan Hukum, Tantangan Baru Untuk Dokter Indonesia) memaparkan terkait kompetensi dokter dimana standar profesi wajib dimengerti dan dilakukan oleh setiap dokter.

“Standar profesi wajib dimengerti dan dilakukan oleh setiap dokter yang menjalin hubungan profesional dengan seorang pasien, dalam usaha untuk meningkatkan derajat kesehatan atau mengobati penyakit pasien tersebut,” katanya.

Lanjutnya, ada 3 tanggung jawab dokter sebagai profesional, yaitu yang pertama Tanggung Jawab Etika yaitu tidak menyalahi sumpah dokter Indonesia dan tidak melanggar kode etik, kedua Tanggung Jawab Profesi berupa Azaz Kompetensi, Azaz Kepatutan dan Taat pada Standard yang disepakati dan yang ketiga adalah Tanggung Jawab Hukum baik itu hukum perdata, hukum pidana dan hukum administrasi negara. (rq/ra)