Kasus Pemecatan ASN, Siti Nuri Ombudsman Aceh Tidak Mau Keluarkan LAHP

Safiah, adik Siti Nuri, ASN yang dipecat dengan tidak hormat, bersama kuasa hukumnya, Herni Hidayati, Senin (16/12) petang, saat bincang-bincang dengan Harian Rakyat Aceh, disalah satu cafe di Banda Aceh. BAIHAQI/RAKYAT ACEH

BANDA ACEH (RA) – Safiah, Keluarga Siti Nuri (53), seorang ASN yang dipecat dengan tidak hormat oleh pemerintah Aceh karena alasan tidak masuk kerja di Dinas Kesehatan Aceh, akibat sakit Skizofrenia Paranoid, menanyakan kinerja Ombusdman Aceh.

Sebab, menurut keterangan keluarga dan kuasa hukum keluarga Siti Nuri, Herni Hidayati, Siti Nuri mengalami gangguan kejiwaan dan divonis mengalami Skizofrenia Paranoid pada 2006 dan kami sudah melapor ke Ombusdman sejak Januari 2019 lalu.

“Kami menanyakan kinerja Ombusdman Aceh, sebab sejak awal tahun 2019, tepatnya di bulan Januari 2019 dan ini hampir berganti tahun, tapi LAHP (Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan) atas laporan kami tidak ada,” kata Herni, Senin (16/12).

Kata Herni, LAHP Ombusdman itu sangat perlu untuk langkah selanjutnya keluarga Siti Nuri. “Jika tidak ada maladministrasi, kami tidak perlu bersusah payah dan lelah ke Ombusdman Aceh,” kata Herni, sembari mengatakan sudah 20 kali ke Ombusdman menanyakan hasil pemeriksaan.

Sementara itu, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Aceh, Taqwaddin mengatakan sudah lakukan klasifikasi dan juga sudah koordinasi dengan beberapa instansi terkait. “Tidak tidak ditemukan maladministrasi karena Siti Nuri, sudah lama tidak masuk kerja, sehingga melanggar PP Disiplin PNS,” kata Taqwaddin.

Ia juga mengatakan saat ini sedang dilakukan rapat koordinasi sekali lagi dengan instansi terlapor dan terkait. Setelah itu, baru dapat dilakukan mediasi atau konsiliasi antara pihak pelapor dengan pihak perlapor.

“Kami masih mau menelusuri lebih cermat lagi dan kami sudah beberapa bulan ini menunggu jawaban tertulis dari instansi terlapor,” tulis Taqwaddin, melalui pesan wa.

Untuk diketahui, keluarga Siti Nuri telah meminta Gubernur Aceh untuk merevisi Surat Keputusan (SK) pemecatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Dinas Kesehatan Aceh
Pihak keluarga melalui kuasa hukumnya juga telah melaporkan Pemerintah Aceh pada Ombusman RI di Jakarta terkait SK Gubernur Aceh nomor Nomor 888/005/2015 yang ditandatangani Zaini Abdullah.

Baca Juga...  Forkopimda Atim Vaksinasi Booster

Kuasa hukum, Herni Hidayati menyebutkan laporan tersebut dibuat karena adanya dugaan mal administrasi atau mal prosedural tentang pemberhentian tidak hormat terhadap Siti Nuri di Dinas Kesehatan Aceh.

Herni juga menambahkan, Siti Nuri sebelumnya merupakan salah satu pasien rumah sakit jiwa (RSJ) Banda Aceh, yang bersangkutan mengalami gangguan kejiwaan dan divonis mengalami Skizofrenia Paranoid pada 2006.

“Yang bersangkutan mengalami gangguan mental, namun gubernur tidak mempertimbangkan surat keterangan dirawat yang dikeluarkan oleh RSJ Aceh. Seharusnya gubernur memberikan pemecatan dengan hormat berupa pensiun dini karena yang bersangkutan mengalami gangguan mental dan tidak bisa bertugas sebagai abdi negara,” kata Herni.

Dalam laporan itu, Herni selaku kuasa hukum keluarga Siti Nuri meminta kepada Ombudsman RI dalam mengabulkan permohonan peninjauan kembali terkait SK pemecatan Siti Nuri secara tidak hormat dari PNS di Dinkes Aceh, sehingga hak-hak yang bersangkutan sebagai PNS sejak 2000 akan diterima oleh yang bersangkutan.

“Ini telah merugikan Siti Nuri dan pihak keluarganya baik moril maupun materil dan martabat yang bersangkutan. Kami juga menanyakan hak yang bersangkutan dari tahun 2000 hingga 2015 yang tidak menerima gaji,” sebut Herni.

Sementara Safiah, adik kandung Siti Nuri menyebutkan sebelumnya kakak kandungnya itu dalam kondisi normal dan tercatat sebagai mahasiswi S2 jurusan Ilmu Kimia di UI Depok, Jawa Barat.

Namun, dalam perjalanan mengalami goncangan kejiwaannya. “Saat itu kakak saya terlantar di Jawa Barat dan Jakarta, keluarga sudah mengajak untuk pulang namun tidak mau pulang ke Aceh dan sering kabur dari rumah,” kata Safiah.

Pihak keluarga, kata Safiah telah menyampaikan ke pihak Dinkes Aceh bahwa yang bersangkutan sudah tidak cakap atau mengalami gangguan jiwa saat sidang etik pada tahun 2015.

Baca Juga...  Aparatur Terbaik Gampong Blang Poroh Terima Penghargaan

“Alasan dan bukti kakak saya mengalami kejiwaan sudah kita sampaikan dan serahkan ke pihak Dinas, namun pihak pemerintah Aceh tidak mempertimbangkan surat dari RSJ Aceh dan langsung mengeluarkan pemecatan dengan tidak hormat,” ungkapnya.

Pihak keluarga juga meminta kepada Gubernur Aceh untuk bisa mempertimbangkan surat pemecatan dengan tidak hormat terhadap Siti Nuri menjadi pemecatan dengan hormat.
“Kami bukan ingin menggugat SK tersebut tapi bisa direvisi dari pemecatan tidak hormat menjadi dengan hormat, sehingga hak-hak kakak saya bisa diberikan, apalagi sudah 30 tahun mengabdi sebagai Aparatur Sipil Negara,” ungkapnya. (bai)