KA KAMMI Aceh Dukung Pilkada Aceh 2022

Rakyat Aceh – Keluarga Alumni KAMMI (KA KAMMI) Aceh mendukung wacana Pilkada serentak dilangsungkan pada tahun 2022 di Aceh. Mengingat pada tahun-tahun tersebut mayoritas kepala daerah di Aceh akan berakhir masa jabatannya.

Hal tersebut disampaikan melalui siaran pers kepada awak media, usai acara Deklarasi Presidium Wilayah Keluarga Alumni KAMMI (Preswil KA KAMMI) Aceh di Moorden Coffee Pango, Minggu sore (29/12).

Menurut KA KAMMI, dasar hukum yang mengatur agar Pilkada Aceh dilaksanakan serentak ditahun 2022 sudah sangat jelas, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA).

“Pasal 65 ayat (1) UUPA kami kira menjadi landasan yang kuat untuk memastikan bahwa pilkada Aceh itu bisa dilaksanakan ditahun 2022. Di pasal 65 itu kan sudah disebutkan bahwa gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan wali kota/wakil wali kota dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat setiap lima tahun sekali melalui pemilihan yang demokratis, bebas, rahasia, serta dilaksanakan secara jujur dan adil.” ujar Faisal Qasim selaku Kordinator Presidium Wilayah KA KAMMI Aceh.

Faisal menyebutkan, apa yang sudah di rekomendasikan oleh KIP Aceh bersama KIP Kab/Kota dua hari lalu adalah langkah yang tepat.

“Kami kira, rekomendasi KIP Aceh untuk menyelenggarakan Pilkada serentak ditahun 2022 adalah langkah yang tepat, dan kami mendukung itu”. ungkap mantan aktivis KAMMI yang juga advokat tersebut.

Karena itu menurutnya, Aceh akan mengalami kerugian secara moril maupun materil bila Pilkada Aceh ditarik pelaksanaannya ke tahun 2024.

“Kalau Pilkada Aceh 2024, maka akan ada Plt selama 2 tahun, maka ini akan merugikan Aceh. Plt itu kan kewenangannya terbatas, tidak seleluasa gubernur devinitif, maka tentu ini kerugian besar bagi Aceh, khususnya berkaitan dengan optimalisasi peran kepala daerah dalam proses pembangunan”. pungkasnya.

Oleh karena itu, Faisal berharap agar pihak-pihak terkait, khususnya elemen pengambil kebijakan di tingkat pusat bisa sejalan & mendengarkan apa yang menjadi suara-suara di daerah, terlebih wacana pelaksanaan pilkada Aceh di tahun 2022 sudah di suarakan oleh berbagai elemen masyarakat di Aceh.

“Kita berharap elemen pusat, dalam hal ini Mendagri, Komisi II DPR RI & KPU bisa mendengarkan suara-suara seperti ini, agar kedepen harapan kita kebijakannya bisa sejalan.” tutup Faisal.

* Deklarasi Presidium Wilayah & Konsolidasi Struktur.

Selain menyampaikan sikap politik terkait wacana Pilkada Aceh tahun 2022, pada kesempatan itu juga dilaksanakan Deklarasi Pengurus Wilayah Keluarga Alumni KAMMI (KA KAMMI) Aceh yang dilangsungkan di Moorden Coffee Pango, Banda Aceh.

KA KAMMI Aceh sendiri adalah wadah berkumpulnya para mantan aktivis Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) lintas generasi dan lintas profesi.

Selain dua agenda tersebut, KA KAMMI Aceh juga melakukan konsolidasi & penguatan struktur yang baru saja terbentuk dua hari yang lalu, berdasarkan hasil duduk rembuk dan musyawarah bersama antar para alumni.

Adapun hasil duduk rembuk tersebut menetapkan sembilan orang Presidium Wilayah dari berbagai profesi & lintas generasi, yang nantinya akan menjalankan roda organisasi secara kolektif kolegial. Sembilan presidium tersebut adalah Noma Khairil (Anggota DPRK Langsa), Faisal Qasim (Advokat), Aidil Fan (Tokoh Masyarakat Langsa), Devi Muliasari (akademisi Politeknik Aceh), Kasibun Daulay (Advokat), Latifah Muhammad (Pendidik), Suparno (Pengusaha kuliner), Rahmat Fadhil (Akademisi Unsyiah) & Rasmanuddin (Pengusaha Trevel).

Selain Presidium Wilayah, KA KAMMI Aceh juga memiliki struktur turunan yaitu Sekretaris, Bendahara, Wakil Sekretaris, Wakil Bendahara dan Kluster-Kluster. Dengan dibentuknya semua unit-unit struktur ini diharapkan akan memperkuat sendi-sendi organisasi dan bisa mengoptimalkan kontribusi KA KAMMI untuk kepentingan masyarakat Aceh kedepan. (ra)