Wakil Ketua DPRK Aceh Jaya, Teuku Asrizal

Dewan Pertanyakan Penyelidikan Kepolisian

Quote : Wakil Ketua DPRK Aceh Jaya, Teuku Asrizal
“Pekerjaan sebelunnya sudah menjadi temuan dan pernah diselidiki Polda Aceh namun sampai saat ini belum ada titik terang”.

CALANG (RA) – Wakil Ketua DPRK Aceh Jaya, Teuku Asrizal mempertanyakan proyek pembangunan Gerbang Gunung Geurute tahun 2016 senilai Rp1,4 Milyar, yang proses penyelidikan dilakukan Polda Aceh.

Memang untuk bangunan lanjutan pembangunan gerbang gunung geurute senilai Rp1.424.600.000.00 sudah disahkan dalam APBK Aceh Jaya tahun 2020. Penempatan anggaran dimaksud pada dinas pemuda dan Olahraga (DISPORA) Kabupaten Aceh Jaya.

“Dalam penetapan anggaran kami sudah memberikan catatan sebelumnya kepada pihak eksekutif” pungkas Teuku Asrizal dari Fraksi Partai Golkar ini kepada Rakyat Aceh, di Calang, Minggu (29/12).

Sebelumnya di tahun 2016 pembangunan tersebut dimasukkan di APBK pada dinas PUPR namun pekerjaannya tidak selesai dan menjadi temuan BPK. “Pekerjaan sebelunnya sudah menjadi temuan dan pernah diselidiki Polda Aceh namun sampai saat ini belum ada titik terang”.

Hingga saat ini, pihaknya belum mendapat informasi apapun dari kepolisian terkait pengususutan dugaan perbuatan melanggar hukum pada proyek tersebut.

Pada Sidang pembahasan beberapa bulan lalu, Fraksi GOLKAR-Demokrat-PPP-PAN ikut menyetujui lanjutan pembangunan tersebut pada APBK 2020 dengan catatan, dugaan perbuatan melawan hukum (PMH) sudah ada titik kesimpulannya.

“Bagi kami ini adalah dilema, satu sisi ingin gerbang terbengkalai agar dapat dilanjutkan pembangunannya. Namun, kita tidak ingin jika dilanjutkan pembangunannya ternyata masih dalam perkara hokum,” tukas Asrizal

Pihaknya berharap, Polda Aceh dapat memberikan kepastian hukum terkait temuan BPK dan pernah diselidiki oleh polda Aceh. “Polda Aceh kami minta untuk memberikan penjelasan yang faktual terkait kasus ini”

Kepada eksekutif, juga diminta menunda dulu proses lelang pengerjaan pos anggaran dimaksud sampai adanya kepastian Hukum pada pelaksanaan anggaran sebelumnya.
“Dengan tegas kami minta Dispora Aceh Jaya untuk menunda dulu atau jangan tergesa gesa, melakukan proses tender pada 2020 ini” tegasnya.

Sementara Kabid Program Pada Dinas PUPR Aceh Jaya, Yanto Kepada Rakyat Aceh, membenarkan pembangunan tersebut di tahun 2016 memang belum selesai.

Namun kala temuan BPK terkait jaminan pelaksanaan mungkin belum disetor dalam proses pembangunan tersebut dengan total anggaran senilai 1,4 Milyar yang mampu diselesaikan setengah dari anggaran total kala itu.

“Kasus tersebut memang telah selesai tidak adanya temuan di proses perkerjaan hanya saja jaminan perkerjaan,” ungkapnya.

Dalam proses pembangunan tersebut terkendala dikarenakan dilakukan di wilayah Aceh Besar, sehingga dilakukan pergeseran namun setelah dilakukan pergeseran di wilayah Aceh Jaya sehingga terkendala dengan waktu maka harus dilakukan pemutusan kontrak.

“Sementara untuk proses pembangunan sudah sesuai dengan speak terkait pembangunan Gerbang tersebut,” pungkas Yanto

“Untuk pengajuan pembangunan tersebut memang sempat diajukan melalui Bapeda dan diusulkan kembali melalui Dinas Perkim Aceh tidak adanya nomenklatur sehingga di alihkan ke Dinas Dispora Aceh Jaya oleh Bapeda Aceh,” kata Yanto. (say/min)