80 Persen Pupuk Bersubsidi Dibeli Orang Kaya

Suasana pertemuan antara anggota Komisi II DPRK Pidie, pengecer pupuk subsidi dan Dinas Pertanian Kab. Pidie, di Gedung Dewan Pidie. (zian mustaqin/rakyat aceh)

SIGLI (RA) – Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Pidie, mengakui bahwa sebanyak 80 persen pupuk bersubsidi di daerahnya, diduga dipakai oleh orang kaya atau tidak tepat sasaram.

Hal itu diungkapkan Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Distanpan Pidie, Zulkifli, pada pertemuan dengan sejumlah petani dan pengecer pupuk di Gedung Dewan Pidie, Kota Sigli, Rabu (8/1).

Sekretaris Dinas Pertanian dan Pangan Pidie, Hasballah, menjelaskan pupuk bersubsidi sering langka dikarenakan kurangnya kuota pupuk diberikan negara untuk Pidie.

Menurut data mereka, dari jumlah lahan di Pidie, kuota pupuk bersubsidi diberikan hanya 35 persen dari total lahan. Ditambah lagi, pupuk bersubsidi menurut mereka banyak digunakan oleh orang kaya

“Pupuk kebanyak dibeli orang kaya, karena pembeliannya harus dengan uang cash (kontan-red). Hanya orang kaya yang mampu membeli dengan uang kontan, sementara peruntukan pupuk bersubsidi harusnya hanya kepada petani garapan, notabenenya ekonomi bawah,” jelasnya.

Sedangkan permasalahan para pengecer dan distibutor, pihaknya mengaku hal tersebut bukan wewenang mereka, karena itu adalah bisnis dan kontrak antara distributor dan para pengecer.

Mereka (distributor-red) ingin melaksanakan garansi pelaksanaan terkait adanya uang jaminan. Karena sifatnya internal, kami hanya bisa mendengar keluhan mereka dan tidak bisa ikut campur, sebab tugas kami hanyalah pengawasan peredaraan pupuk, ungkap Hasballah.

Pernyataan ini disangah Andi Firdaus, petani Kabupaten Pidie. Firdaus mengatakan eksekutif hanya mencari alasan tentang banyaknya orang kaya membeli pupuk bersubsidi.

Alasan diberikan tidak dibarengi data dari Dinas terkait. Apalagi, pernyataan tersebut membuktikan pihak Pemerintah tahu alasan mengapa pupuk langka namun tidak ada penindakan kepada para pengecer atau distibutor yang menjual ke orang kaya.

“Dinas jangan asal nuduh, orang kaya seperti apa itu? Harus ada datanya. Jika selama ini tahu dijual kepada orang kaya, seharusnya ditindak, jangan Cuma tahu dan membiarkan hal itu terjadi,” tegasnya.

Selain itu, dia juga mengaku sangat kecewa dengan pengakuan Dinas, tidak memiliki kewenangan dalam hal mengatasi masalah pengecer dan distributor.

Padahal pupuk diberikan kepada distributor adalah pupuk bersubsidi yang dibeli menggunakan uang rakyat, mengapa mereka tidak bisa ikut campur dalam urusan uang rakyat.

“Sebenarnya, Dinas itu posisinya dibawah distributor atau diatasnya, siapa yang memberikan izin kepada mereka membuka usaha di Pidie, tidak mungkin mereka tidak bisa ikut campur, apalagi itu adalah pupuk yang dibeli menggunakan uang rakyat oleh Pemerintah,” tukas Andi.

Dia juga berharap, Bupati Pidie, Roni Ahmad, benar-benar memperhatikan nasib para petani. Jika masalah kelangkaan pupuk semakin berlarut-larut tak dapat diselesaikan, mereka akan mendatangkan para petani secara langsung kepada para Wakil Rakyat dan Bupati.

Pun demikian, Ketua Komisi II DPRK Pidie, Fauzi Jamil, mengatakan akan segera memanggil pihak distributor guna mempertanyakan permasalah tersebut, dia mengaku dalam waktu tiga hari akan memberikan hasil kelanjutan masalah pengecer pupuk.
“Kita harus liat aturan main mereka.

Minta uang jaminan dibolehkan tidak adalam aturan Negara untuk pupuk bersubsidi, Jangan sampai mereka bisa semena-mena dengan pengecer. para pengecer, harus sabar, dalam tiga hari kami akan berikan jawaban tentang permasalahan” Pungkas Fauzi.

Pengecer Pertanyakan Uang Jaminan Rp20 Juta
Pada pertemuan tersebut, para pengecer kios pupuk bersubsidi mengadukan permasalahan mereka, mengaku adanya keputusan sepihak tentang uang Jaminan sebanyak Rp20 juta kepada Distibutor. Ini dianggap memberatkan para pengecer pupuk di Pidie.

Selain itu, mereka juga mengadukan dugaan ketimpangan pemberian pupuk bersubsidi kepada kios. Kuota sebanyak 10 ton pupuk, hanya diberikan kepada kios 5 ton, sehingga menimbulkan banyak dugaan keberadaan pupuk tersebut.

“Kami diminta bayar uang jaminan senilai Rp20 juta, kepada distributor. Ini memberatkan kami. Kami juga kecewa kepada distributor, karena yang kami tahu ada kuota pupuk sebanyak 10 ton diwilayah kami, tapi yang diberikan hanya 5 ton saja kuotanya,” terang Mustika, seorang pengecer pupuk asal Padang Tiji.

Sementara Syahril, warga Tangse, mengaku kecewa dengan distributor dikarenakan sering mengambil keputusan sepihak tanpa bermusyawarah dengan para pengecer, karena hal tersebut menyangkut masalah para petani, khususnya petani miskin. (zia/min)