BANDA ACEH (RA) – Panglima Angkatan Darat Kerajaan Thailand atau atau Royal Thailand Army (RTA), General Aspirat Kongsompong mengunjungi Aceh dalam rangka membahas penanggulangan konflik.
Kedatangan Panglima RTA General Aspirat Kongsompong ini disambut Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Andika Perkasa, didampingi Pangdam IM Mayjen TNI Teguh Aried Indratmoko beserta unsur Forkompimda Aceh, Selasa (14/1).
Selain membahas penanganan konflik, kunjungan ini juga untuk melakukan penandatangan 4th Implemeting Arrangement atau kelanjutan kerja sama antara TNI AD dengan angkatan darat kerajaan Thailand, periode 2020-2023 oleh kasad beserta Panglima RTA.
Jenderal Andika Perkasa, mengatakan kunjungan Panglima RTA General Aspirat Kongsompong merupakan pertukaran kunjungan dan saling belajar satu sama lain, kata Andika, itu karena Aceh juga secara geografis termasuk paling dekat dengan negara Thailand,
“Beliau ingin melihat Aceh lebih dekat dengan segala dinamika yang addan beliau juga ingin mempererat hubungan kedua negara, “jelasnya
Selain itu, Kasad juga menyampaikan, Panglima RTA General Aspirat Kongsompong pertemuan dengan wali naggroe untuk membahas apa yang nantinya perlu diterapkan di Thailand dalam penyelesaian konflik.
Sementara itu Wali Nanggroe Aceh Tgk. Malik Mahmud Al Haytar di hadapan panglima RTA General Aspirat Kongsompong menyampaikan, sebagai daerah pernah dilanda konflik selama puluhan tahun dan berakhir dengan perjanjian damai di Finlandia 2005 lalu, Aceh saat dijadikan contoh dalam penyelesaian konflik bersenjatan oleh sebagian besar negara baik di Asia, Afrika dan Timur Tengah.
Wali Nanggroe menjelaskan bagaimana Aceh dengan Indonesia mengadakan perundingan dan memecahkan persoalan. “Bagaimana konflik Aceh bisa diselesaikan dengan adanya tawar menawar antara GAM dengan RI. Apa yang bisa kita terima dari RI dan apa yang bisa kita berikan sebaliknya kepada RI, serta apa yang tidak bisa kita berikan,” kata Wali Nanggroe.
Kepada Panglima RTA Wali Nanggroe menyatakan bahwa perundingan GAM dengan RI sudah tercantum dalam MoU Helsinki, dan diturunkan ke dalam UUPA.
“Dan ini sebenarnya suatu proses bagus dipelajari oleh negara seperti Thailan, karena mereka juga mempunyai masalah independent movement di Thailand Selatan yang belum selesai-selesai hingga sekarang,” kata Wali Nanggroe.
Dalam proses menuju perdamaian, Ppmerintah kata Wali Nanggroe, tentu saja harus bertindak sebagai regulator sekaligus menjamin keadilan dan kesejahteraan rakyatnya. Dengan demikian perdamaian dapat senantiasa terpelihara, sebab tidak ada alasan rakyat untuk bertikai apabila tatanan kehidupan yang adil terjaga.
“Dan ada masukan-masukan lain yang bisa kita berikan dalam pertemuan khusus ke depannya mungkin. Karena masalah mereka (konflik di Thailand Selatan) memang kompleks sekali.”
Wali Nanggroe menambahkan, sampai saat ini dirinya masih terus didatangi oleh delegasi negara-negara yang memilik masalah konflik bersenjatan. Ia misalnnya menyebut nama negara Columbia, Afganistan, Myanmar, Philipina dan banyak negara-negara lainnya.
Turut hadir pula pada pertemuan tersebut mantan Panglima GAM H. Muzakir Manaf (Mualem), Ketua DPRA H. Dahlan Jamaluddin, Sekda Aceh Taqwallah, serta sejumlah bupati dan Wali Kota seperti Roni Ahmad atau Abu Chiek (Bupati Pidie), Aiyub Abbas (Bupati Pidie Jaya) dan Suaidi Yahya (Wali Kota Lhokseumawe). (mag-82/imj)
