lustrasi distribusi pupuk subsidi yang diproduksi BUMN PT Pupuk Indonesia (Dok.Fajar/Jawa Pos Group)

MEUREUDU (RA) – Dinas Pertanian dan Pangan diminta mengkaji ulang Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang selama ini menjadi acuan pendistribusian pupuk bersubsidi bagi petani di Kabupaten Pidie Jaya.

Sebab dengan RDKK tersebut, banyak petani tak dapat memperoleh pupuk, walau dalam satu kecamatan.

” Selama ini, RDKK yang menjadi aturan penyaluran pupuk bersubsidi disetiap kecamatan menjadi kendala. Untuk itu, Dinas Pertanian dan Pangan segera mengkaji ulang RDKK itu,” kata anggota DPRK Pidie Jaya, Mahlil, kepada Rakyat Aceh, Rabu (22/1).

Dari pengamatannya, berdasarkan RDKK itu, kelompok tani hanya boleh membeli pupuk di satu kios penyalur yang telah ditentukan dalam RDKK. Jika kelompok tani yang masih dalam satu kecamatan membutuhkan pupuk, tidak mendapatkan pupuk bersubsidi jika tidak terdapat dalam RDKK.

“Padahal kelompok tani atau petani tersebut sangat membutuhkan pupuk. Sedangkan di kios yang ditunjuk sedang tidak ada pupuk. Untuk membeli di kios pengecer lain tidak diberikan karena tidak ada dalam RDKK, padahal masih dalam satu kecamatan,” ujarnya.

Menurutnya, jika RDKK itu tidak segera dirubah atau dikaji ulang, maka sangat terbebani masyarakat petani untuk dapat memperoleh pupuk guna menyuburkan tanaman padinya. Begitu juga bagi kios penyalur.

” Bahkan, dengan aturan yang selama ini diberlakukan membuka peluang untuk memainkan pupuk guna mencari keuntungan dari pupuk bersubsidi itu,” kata Mahlil mengkhawatirkan.

” Kios penyalur seharusnya boleh menjual pupuk ke petani manapun, asalkan petani itu masih dalam satu kecamatan. Maka sangat penting pengkajian ulang aturan pendistribusian pupuk bersubidi ini,” katanya tegas.

Sevara terpisah, Kepala Dinas Pertanian Pidie Jaya, Muzakir mengaku telah mengambil kebijakan atas usulan tersebut untuk mengatur kembali aturan pendistribusian pupuk bersubsidi di Pidie Jaya. Mulai saat ini, setiap petani sudah dibolehkan membeli pupuk di kios penyalur manapun, asal masih dalam satu kecamatan.

” Sudah kita realokasikan. Dan kebijakannya sudah kita ambil. Petani dalam satu kecamatan boleh membeli pupuk bersubsidi di kios manapun, dengan catatan, kios penyalur mencatatnya,” kata Muzakir.

Ditambahkan, saat ini di Pidie Jaya yang masih membutuhkan pupuk diantaranya, Kecamatan Ulim, Kecamatan Meurah Dua, sebagian Kecamatan Meureudu, sebagian Kecamatan Bandar Dua, dan sebagian Kecamatan Bandar Baru. (san/slm)