Plt. Gubernur Aceh, Ir. Nova Iriansyah, MT menandatangani Nota Kesepahaman Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) Tahap II Antara Pemerintah Aceh dan Pelaku Usaha, di Rumah Dinas Wakil Gubernur Aceh, Banda Aceh, Selasa (4/2).. FOTO HUMAS PEMERINTAH ACEH

BANDA ACEH (RA) – Masalah kesejahteraan sosial menjadi salah satu tantangan yang dihadapi Aceh. Pemerintah Aceh tentu punya program tersendiri untuk mengatasi persoalan tersebut.

Namun pemerintah Aceh tidak bisa bekerja sendiri tanpa dukungan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, perlu adanya kerjasama dengan berbagai elemen, salah satunya dengan perusahaan yang menjalankan kegiatan investasi di Aceh demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Hal tersebut disampaikan oleh Pelaksana Tugas Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, saat melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) tahap II antara Pemerintah Aceh dengan 7 perusahaan, di Rumah Dinas Wakil Gubernur Aceh, Banda Aceh, Selasa (4/2).

Ketujuh perusahaan yang melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman dengan Pemerintah Aceh itu, yakni, PT Boswa Megalopolis, Pegadaian Syariah, PT Dunia Barusa, PT Medco E & P Malaka, PT Triangle Pase Inc, Zaratex N.V, dan PT. Pertamina Hulu Energi.

“Dukungan dari pihak perusahaan ini dapat disalurkan melalui dana Corporate Social Responsibility (CSR) yang merupakan bentuk tanggungjawab sosial perusahan bagi lingkungan sekitarnya,” kata Nova.

Nova mengatakan, melalui tanggungjawab sosial itu, pihak perusahaan dapat berperan aktif mendukung pemberdayaan masyarakat, melestarikan lingkungan, atau meningkatan pelayanan publik sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang.

Nova menjelaskan, dana CSR yang disalurkan perusahaan itu banyak sekali memberikan manfaat bagi para pihak. Bagi perusahaan, kata dia, penyaluran dana CSR merupakan upaya untuk mendapatkan dukungan publik terhadap usaha yang digerakkan oleh perusahaan tersebut.

“Sementara bagi masyarakat, kehadiran CSR bermanfaat untuk mengoptimalkan sumber daya dan sumber ekonomi, serta mengurangi kesenjangan sosial. Adapun bagi Pemerintah, program CSR sangat penting untuk mendukung percepatan pembangunan daerah, serta meningkatkan kualitas layanan publik,”kata Plt Gubernur.

Menurut Nova, beberapa tahun terakhir ini keterlibatan pihak swasta dalam menjalankan program CSR di Aceh semakin meningkat. Bahkan, lanjutnya, Oktober tahun lalu pihaknya juga telah melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman dengan 13 perusahaan terkait dana CSR itu.

Nova berharap, untuk perusahaan yang belum melakukan kerjasama itu dapat segera melakukannya pada tahap berikutnya.

“Dengan demikian, masyarakat tentu akan lebih aktif memberikan dukungan bagi kehadiran investasi di daerah ini. Insya Allah, kegiatan CSR ini akan bisa menjadi salah satu upaya dalam mengatasi masalah kemiskinan di daerah kita,” kata dia.

Sementara itu, Kepala Bappeda Aceh Helvizar Ibrahim, melaporkan, penandatangan MoU itu dilakukan untuk menumbuhkan komitmen bersama antara perusahaan yang berinvestasi dengan pemerintah dalam mendukung upaya kesejahteraan masyarakat.

Ke depan, kata Helvizar, untuk mensinergikan program CSR dan program pemerintah, pihaknya akan membentuk forum CSR agar program yang dijalankan lebih tepat sasaran. Forum tersebut akan segera dibentuk pada Februari ini.

General Manager P.T Pertamina Hulu Energi, Junizar Harman, mengatakan, sebagai pelaku usaha yang menjalankan investasi di Aceh, pihaknya berkomitmen untuk berkontribusi dan saling terintegrasi dengan pemerintah daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

“Mudah-mudahan dengan acara MoU pada hari ini kita juga dapat lebih erat berkoordinasi dan saling memberi solusi terhadap permasalahan pelaku industri yan ada di Aceh,”ujar Junizar.