“Apalagi ada empat lokasi yang dijadikan KEK, yakni KEK Halal Barsela, KEK Arun, KIT Ladong dan KEK Agro Aceh Tengah,” ujar Pengamat Ekonomi Aceh, Dr. Amri, SE, M. Si, dalam seminar Strategis KEK dalam pengentas kemiskinan, di Warung Coffe Gayo, Limpok Darussalam, Sabtu (8/2) sore.Diakuinya, rencana pemerintah untuk menghidupkan itu sudah ada. Namun perlu aksi jangan jalan di tempat.
“Kalau keempatnya bisa terwujud bisa menampung tenaga kerja yang banyak dan bisa menurunkan angka pengangguran dan menurunkan tingkat kemiskinan, sekaligus meningkatkan pertumbuhan ekonomi Aceh,” papar Director Center For Public Policy and Development Studies (CPDS@Aceh).
Ia mengatakan, dengan APBA yang tinggai akan tetapi tingkat kemiskinan masih Nomor 1 di Sumatra dan Nomor 6 di Indonesia.
“Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejateraan rakyat pemerintah supaya terus menggenjot KEK ini,” ungkapnya.
Sebagai masyarakat Aceh dan akademisi lanjutnya, punya tanggungjawab moral dalam memberikan masukan kepada pemerintah dan tentunya bersinergi dengan legislatif.
“Intinya kalau KEK ini hidup dan jalan bisa mengurangi tingkat pengangguran. Mengurangi tingkat kemiskinan. Pemerataan ekonomi 23 Kabupaten/Kota. Dan sekaligus pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat,” harapnya.
Hal yang sama Ketua Ikatan Saudagar Muslim Indonesia (ISMI) Aceh, Nurchalis, SP. M. Si mengungkapkan, rencana Kek du Barat Selatan, berada di Aceh Barat Daya, karena sangat didukung dengan lokasinya.
Dengan terwujudnya KEK Halal Barsela maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menampung tenaga kerja yang memiliki skill.
“Kalau untuk SDM kita sudah punya tidak usah diragukan,” jelasnya.
KEK Halal Barsela sudah mulai melakukan persiapan persiapan bahkan pernah dibicarakan dengan Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin.
Nurchalis menceritakan, biasanya investor datang dan mau berinvestasi apabila lahan clear, political will dan kesediaan energi dan bahan baku.
“Selama ini kalau investor tidak mau berinventasi masalahnya ada di tiga poin tersebut,” bebernya.
Sementara itu, Ketua DPRA Dahlan Jamaluddin, M. Si mengungkapkan dalam memimpin dan membangun Aceh tentu diharapkan adanya kekompakan antara eksekutif dan legislatif. Jangan jalan sendiri sendiri. Sebab legislatif sebagai lembaga pengawas setiap anggaran yang dan pembangunan yang dilakukan pemerintah.
“Jangan hanya mou di belahan dunia tapi investasi tidak ada di Aceh,” ungkapnya.
Belum lagi, lanjutnya di Aceh, angka kematian ibu dan bayi masih tinggi, angkat stunting juga tinggi. Untuk DPRA mendorong sumber daya manusia yang mapan apalagi ada BPSDM Aceh.
“Semoga badan ini dapat berjalan maksimal dalam meningkatkan sumber daya manusia,” pintanya. (rus)
