Eks Petinggi GAM Tagih Utang Perdamaian ke Jokowi

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko dan Wali Nanggroe Aceh Tgk. Malik Mahmud Al Haytar memberikan keterangan kepada pers usai pertemuan dengan Presiden Jokowi, di Istana Negara Jakarta, Kamis (13/2). (istimewa)

JAKARTA (RA) – Eks petinggi Gerakan Aceh Merdeka (GAM) Malik Mahmud dan Muzakir Manaf menemui Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis (13/2).

Malik mengatakan, dalam pertemuan itu dirinya membahas soal utang negara atas perdamaian yang terjadi di Aceh. Pemerintah Indonesia dan GAM, dalam menyelesaikan konflik di Aceh, meneken MoU Helsinki pada 15 Agustus 2005.

“Kami beri masukan kepada beliau bahwa perdamaian Aceh sudah berlalu 15 tahun. Ada beberapa poin di MoU yang belum selesai. Kami harap supaya pemerintah selesaikan semuanya agar berjalan dengan baik,” kata Malik usai bertemu Jokowi.

Malik mengungkapkan beberapa utang yang belum diselesaikan dalam MoU. Di antaranya masalah pemberian tanah terhadap bekas GAM, Pemerintahan Daerah Aceh, ekonomi dan soal investasi.

“Ini yang harus kami minta supaya diperhatikan bersama bagaimana untuk selesaikan semuanya,” jelas dia.

Malik merasa apa yang disampaikannya kepada pemerintah diterima dengan baik dengan Presiden Jokowi. Bahkan, kata Malik, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko ditunjuk untuk mempelajari dan mencari solusi terbaik.

“Beliau ini, Pak Moeldoko, ada di sini. Saya dengar tadi diinstruksikan supaya dipelajari. Nanti kami akan duduk bersama, mungkin tiga bulan sekali untuk menyelesaikan apa yang harus diselesaikan,” kata pria kelahiran Singapura ini.

Presiden Tunjuk Moeldoko Selesaikan Persoalan Aceh
Terkait permasalahan yang diajukan para eks pimpinan GAM tersebut, Presiden Joko Widodo menunjuk Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko untuk menindaklanjuti hasil pertemuan dirinya dengan tim dari Aceh.

Pada kesempatan tersebut Muldoko menanggapi terkait harapan pembangunan dan ekonomi Aceh yang belum signifikan dalam 15 tahun perjanjian damai antara RI dan GAM.

“Dalam 15 tahun ini, kan, pembangunan Aceh juga tidak signifikan, dan masyarakat Aceh merasakan kurang adanya perubahan. Untuk itu, kita akan koordinasi dengan tim yang ada di Aceh untuk membuat langkah-langkah,” kata Moeldoko.

Moeldoko juga mengatakan, Presiden Jokowi ingin ada perubahan signifikan dalam hal pembangunan di Aceh. Sebab, menurut Moeldoko, pembangunan yang masif akan memancing investor untuk percaya kepada wilayah Serambi Mekah itu.

“Ini berkaitan dengan persepsi yang telah terbangun oleh para investor bahwa situasi di Aceh begini-begini dan seterusnya. Padahal sesungguhnya Aceh aman-aman saja,” kata dia.

Moeldoko juga ingin melihat aturan-aturan lokal di Aceh. Sebab, Moeldoko menangkap Presiden Jokowi menginginkan adanya perubahan regulasi agar memancing pertumbuhan di Aceh.

“Presiden menunjuk KSP untuk menangani berbagai isu-isu ini dalam tiga bulan ke depan sudah ada formula-formula yang bisa menjadi solusi,” jelas dia. (tan/jpnn/min)