BIREUEN (RA) – Pelaksana Tugas Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, meminta Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, agar mempercepat pemenuhan implementasi MoU Helsinki dan Undang-Undang Pemerintahan Aceh.
Menurut Plt Gubernur, implementasi MoU Helsinki secara utuh, merupakan dambaan seluruh masyarakat Aceh.
“Termasuk diantaranya percepatan pelimpahan 14 kewenangan di bidang pertanahan,” kata Plt Gubernur Nova saat menyampaikan sambutan selamat datang pada acara Kenduri Kebangsaan di Sekolah Sukma Bangsa Bireuen, Sabtu, (22/2).
Selain implementasi MoU Helsinki, Nova juga meminta kebijakan Dana Otsus yang berlaku untuk Aceh tidak dibatasi sampai tahun 2027 saja, melainkan bisa menjadi kebijakan permanen.
“Selama 11 tahun sudah kebijakan Dana Otsus berlaku di Aceh, setidaknya 18 persen kemiskinan di Aceh bisa diturunkan berkat dana itu,” kata Nova.
Kemudian, Plt Gubernur juga berharap, presiden dapat terus mendukung langkah pembenahan infrastruktur di Aceh, termasuk percepatan pembangunan missing link Jalan Nasional Lintas Tengah Jantho-Aceh Besar-Keumala Pidie dan Geumpang Pidie-Pameu Aceh Tengah.
“Hal ini penting demi percepatan mobilisasi barang dan manusia. Kami juga memohon agar Pembangunan Kereta Api di Aceh bisa dimasukkan ke dalam Proyek Strategis Nasional,” kata Nova.
Orang nomor satu di Aceh itu, juga mendorong agar presiden memberikan lebih banyak lagi program pembangunan nasional di Aceh, khususnya di bidang peternakan, pertanian dan pembangunan ekonomi lainnya.
“Kami juga berharap, pak presiden dapat melakukan percepatan pembangunan dan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Arun Lhokseumawe, Kawasan Industri Aceh Ladong, dan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang,” tutur Nova.
Selain itu, kata Plt Gubernur, percepatan realisasi investasi Uni Emirat Arab
di Aceh juga sangat dibutuhkan masyarakat Aceh, demi meningkatkan ekonomi dan membuka lapangan pekerjaan. Karena itu, ia berharap presiden dapat membantu investasi tersebut dapat beroperasi di Aceh.
Demi meningkatkan peluang investasi dan pertumbuhan ekonomi, kata Nova, saat ini Aceh juga membutuhkan aksesibilitas dengan dunia internasional.
“Termasuk dengan India sebagaimana yang telah disepakati Bapak presiden bersama Perdana Menteri India “
Menanggapi sejumlah persoalan yang disampaikan tersebut, Presiden Joko Widodo mengatakan, membutuhkan waktu untuk menjawab sejumlah persoalan butiran perjanjian Helsinki yang disampaikan Plt Gubernur dan sejumlah tokoh Aceh lain yang menjumpai nya.
“Beri waktu saya untuk menjawab, karena apapun akan didiskusikan dalam rapat-rapat terbatas yang selalu kita lakukan bersama menteri. Saya sudah paham terkait apa yang telah disampaikan,” kata Jokowi.
Terkait Dana Otonomi Khusus, Presiden meminta agar semua pemangku kepentingan di Aceh dapat mengelola anggaran tersebut dengan baik dan tepat sasaran.
Ia yakin, jika anggaran tersebut dapat dikelola dengan baik, maka sejumlah persoalan ekonomi di Aceh dapat diselesaikan.
“Jadi saya titip kepada Gubernur dan bupati wali kota agar penggunaan APBD harus fokus dan tepat sasaran. Dan saya sampaikan, angka kemiskinan 14 persen itu besar, jadi selesaikan dulu masalah itu dengan desain program-program unggulan,” kata pria yang akrab disapa Jokowi itu. (ril/min)
