BIREUEN (RA) – Proses pelantikan dan pengukuhan sejumlah pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen berjalan lamban.
Menyikapi itu,
DPRK Bireuen mendesak Plt Bupati Bireuen, Muzakkar A Gani, segera melakukan pelantikan untuk mengisi kekosongan jabatan pada sejumlah dinas, sehingga tidak menghambat pembangunan daerah.
Ketua Komisi I DPRK Bireuen, Yufaidir, SE mengaku cukup menyesalkan lambannya pelantikan sejumlah pejabat di Pemkab Bireuen.
Dirinya menjelaskan, ada lima instansi baru yang telah ditetapkan sejak tahun lalu, sampai saat ini tidak dapat bekerja akibat belum adanya pejabat pada beberapa instansi, diantaranya Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Pertanian dan Perkebunan, serta Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.
Kendati begitu, kader Partai Aceh (PA) ini juga tidak menampik, adanya kondisi dan situasi Bireuen yang jadi hambatan pelantikan itu, termasuk suasana duka akibat meninggalnya Bupati Bireuen pada 19 Januari lalu, serta fokus persiapan kunjungan Presiden Joko Widodo dalam kegiatan Kenduri Kebangsaan beberapa hari lalu.
“Semua kegiatan tersebut sudah selesai dan kepada Plt Bupati Bireuen, kita harapkan memberi respon cepat untuk menyikapi kondisi itu karena memang sudah sangat urgen dan cukup mendesak,” ujar Yufaidir, Selasa (25/2).
Sementara menyangkut anggaran, memang sudah ada dan seluruh program pembangunan sesuai perencanaan harus segera dilaksanakan, supaya tidak merugikan kepentingan rakyat.
“Sampai saat ini kami mendapat informasi, untuk pengurusan izin masih menunggu dinas baru. Indikator inilah yang dapat menghambat laju investasi,” tukasnya.
Selain itu, dia turut menyarankan dalam penempatan pejabat struktural, benar-benar diisi oleh figur yang memiliki kompetensi, sesuai latar belakang ilmu, serta pengalaman agar nantinya roda pemerintahan berjalan maksimal seperti yang diharapkan.
Sebelum Maret Akan Dilantik
SEMENTARA Plt Bupati Bireuen Muzakkar A Gani, yang dikonfirmasi via seluler mengaku, pelantikan dan pengukuhan pejabat struktural di lingkungan pemerintah daerah memang sudah sangat mendesak karena kebutuhan berkaitan dengan anggaran agar program pembangunan dapat segera terealisasi.
Dia mengapresiasi atas perhatian legislatif terhadap pelantikan dan pengukuhan pejabat struktural, karena ini menyangkut kepentingan layanan publik, supaya terbentuknya struktur organisasi yang baik dengan adanya Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada setiap SKPK.
“Insya Allah dalam bulan Februari ini kita sudah dapat melaksanakan pelantikan dan pengukuhan para pejabat struktural. Ini memang kebutuhan, kami juga cukup mengapresiasi respon rekan-rekan di DPRK Bireuen, yang berkeinginan sama demi kepentingan masyarakat,” jelasnya. (mag-84/slm)
