BANDA ACEH (RA) – Aceh mendesak keperluan pengadaan angkutan, pesawat dan kapal, kargo khusus untuk mengangkut barang-barang bernilai ekspor ke luar negeri.
Hal ini diungkapkan Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Aceh, Safuadi, saat gelaran acara Custom Stakeholder Brief, di aula Kantor Wilayah DJBC Aceh, Kamis (27/2).
Pernyataan ini dikatakan Safuadi menyahuti keluhan beberapa pengusaha yang diundang dalam acara tersebut yang menyampaikan terkendala mengekspor barang usaha keluar negeri karena ketiadaan atau izin dari maskapai pengangkutan yang menyulitkan.
Salah satu pengusaha yang hadir mengeluhkan, dia terpaksa harus menunda pengiriman tuna untuk ekspor ke luar negeri karena susahnya perizinan dari salah satu maskapai penerbangan swasta.
Dikatakan, salah satu kendala terbesar usaha di Aceh adalah masalah transportasi. Ini harus diupayakan mengkoneksikan antara satu daerah dengan lainnya antara Aceh dengan tempat lain tanpa alat bagaimana kita mengkoneksikan kita dengan dengan tempat tujuan.”
Apalagi sekarang maskapai pesawat Garuda telah menaikkan tarif kargo hampir tiga kali lipat, ini menyebabkan banyak pengusaha ikan tuna menyetop pengiriman ke luar negeri seperti ke Jepang. Sementara maskapai pesawat swasta, pengusaha banyak terkedala tentang perizinan dan kendala lainnya.
“Karenanya teramat sangat perlu Aceh ini mempunyai pesawat kargo khusus dan kapal kargo khusus yang bisa membawa barang-barang istimewa atau unik Aceh ke tempat tujuan,” kata Safuadi.
Dia kemudian mencontohkan, lobster Aceh yang merupakan barang peka waktu bernilai tinggi harus sampai ke tujuan tepat waktu, bila melewati waktunya atau kadaluarsa, maka nilainya turun drastis.
Beberapa pengusaha berskala ekspor Aceh selama ini malah mengirim barang mereka melalui daerah tetangga, Sumatera Utara. Pengusaha kopi di kawasan tengah Aceh selama ini melakukan pengiriman melalui pelabuhan Belawan, walau sebenarnya Pelabuhan Malahayati, Aceh Besar, telah mampu mengatasinya.
Dikatakannya, masalah logistik ini sangat penting bagi Aceh. Jika ada satu tempat infrastrukturnya masih belum mencukupi, biasanya pendapatan per kapitanya rendah. Begitu juga sebaliknya, satu kawasan yang infrastrukturnya baik, biasanya pendapatan perkapitanya tinggi.
Pada kesempata tersebut dia juga mengusulkan, ada satu lembaga untuk menampung semua permasalahan para pengusaha, baik UKM atau pun pengusaha besar/ekspor dan kemudian bersama-sama memecahkan permasalahan mereka.
“Ini juga perlu karena dunia usaha, seperti yang disampaikan beberapa pengusaha ini, mereka banyak terkendala dalam mengembangkan usaha. Ada yang terkendala dalam perizinan, kendala dalam pengiriman dan banyak lagi. Karena harus ada satu lembaga sebagai leading sektor menangani ini,” ujarnya lagi.
Dikatakannya, banyak tantangan global yang akan dihadapi dalam pengembangan dunia usaha, yakni perubahan berbasis teknologi, adanya disintegrasi global akibat proteksionis, potensi disintegrasi akibat akses informasi yang tanpa batas dan model income trap di negara berkembang (terjebak kenyamanan). (min)
