Musrenbang Aspirasi Program Rakyat, Bukan Proyek Pejabat

Ramli MS, Bupati Aceh Barat, saat membuka kegiatan Musrenbang terakhir RKPD Kecamatan Pante Ceureumen di Aula Kantor Camat setempat, Kamis (27/2). For Rakyat Aceh.

MEULABOH (RA) – Musrenbang penyusunan RKPD Tahun 2021 Kecamatan Pante Ceureumen, Bupati Aceh Barat pesankan prioritas program kebutuhan rakyat, bukan proyek keinginan pejabat.

Hal ini diungkapkan H. Ramli MS, Bupati Aceh Barat, saat membuka kegiatan Musrenbang terakhir RKPD Kecamatan Pante Ceureumen di Aula Kantor Camat setempat, Kamis (27/2).
Bupati menjelaskan sistem pembangunan daerah yang harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat, bukan sesuai selera pejabat.

“Mulai dari tingkat Gampong, mukim, kecamatan hingga kabupaten, kegiatan yang diusulkan harus memenuhi hak dasar masyarakat dan juga dilihat dari urgensinya,” pintanya.

Lanjutnya, Keuchik harus memberi dukungan penuh terhadap program prioritas yang diusulkan bersama dengan membubuhi tandatangan dan stempel Gampong sehingga saat pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) tidak mudah dicoret atau bahkan hilang dari agenda pembahasan.

“Makanya saya menekankan pentingnya ketersediaan data yang valid agar saat diverifikasi semua dokumen lengkap, jadi tidak ditolak pengajuan programnya,” pintanya.

Ia juga berharap gampong dapat siapkan yang lengkap, mulai dari data luas hingga pemetaan potensinya, sehingga memudahkan pemerintah kabupaten dalam mengambil kebijakan.

Terpenting, harapnya, masyarakat untuk dapat mengisi kemerdekaan negara Republik Indonesia dengan ikut bersama-sama membangun daerah.

“Sudah 74 Tahun Negara kita merdeka masih banyak kita lihat saudara-saudara kita yang berada di garis kemiskinan, ini bukti masih perlu nya program rumah dhuafa dan pengentasan kemiskinan,” paparnya.

Khusus ibu-ibu penggerak PKK agar tidak selalu mengagendakan program buat kue, tetapi program-program keagamaan seperti majelis ta’lim, zikir Akbar, dan rate siribee yang di gagas harus di meriahkan.

Untuk kegiatan pemilihan Tuha Peut, Ramli MS berharap tidak kaku dengan aturan, dalam arti agar dapat menyesuaikan dengan keadaan, misalnya persyaratan maju sebagai anggota Tuha Peut yang harus memiliki Ijazah minimal SMU, namun juga dapat diikuti oleh orang-orang yang tidak mempunyai ijazah setingkat SMA, karena mereka memiliki pengalaman dalam mengurus pemerintah gampong.

Baca Juga...  Empat Tahun Nihil Alokasi Anggaran Santunan Anak Yatim

Dalam hal memimpin di tingkat Gampong, harus mampu memberikan kontribusi terbaiknya untuk kemajuan Gampong dan mampu membesarkan masyarakat bukan dibesarkan oleh masyarakat.(den/rus).