Foto: Ratusan perangkat desa se-Abdya mengikuti sosialisasi perbup di gedung DPRK setempat, Rabu (11/3). Rakyat Aceh/rahmat.

BLANGPIDIE (RA) – Ratusan para Kechik, Sekdes, Bendahara, Ketua Tuha Pheut dan Pendamping desa dalam Kabupaten Abdya mengikuti sosialisasi Peraturan Bupati (Perbup) tentang pengelolaan dana desa dalam rangka percepatan pencairan dana desa tahun 2020 ini.

Kegiatan berlangsung di ruang paripurna DPRK setempat, Rabu (11/3), dipimpin Wakil Bupati Abdya Muslizar MT dan dihadiri para Forkopimkan, Sekda Drs. Thamrin, Ketua DPRK Nurdianto dan Kadis DPM4 Amrizal serta tamu undangan lainya.

Wabup Abdya Muslizar MT dalam sambutanya sekaligus membuka kegiatan tersebut mengatakan, tujuan pemerintah menyalurkan DD secara langsung kepada Desa agar Desa berdaya dalam menjalankan dan mengelola untuk mengatur dan mengurus prioritas bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

“Penggunaan DD dikelola melalui mekanisme pembangunan partisipatif dengan menempatkan masyarakat Desa sebagai subyek pembangunan. Oleh karena itu, rencana penggunaan DD wajib dibahas dan disepakati dalam musyawarah desa,” tegasnya.

Kepala Desa kata wabup, berkewajiban untuk memimpin desa sekaligus berfungsi sebagai pimpinan pemerintah desa, sedanhkan tuha peut menjadi lembaga penyeimbang bagi kepala desa dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan urusan masyarakat.

“Hal-hal strategis di desa harus dibahas dan disepakati bersama oleh kepala desa, tuha peut dan masyarakat desa melalui musyawarah desa yang diselenggarakan oleh tuha peut,” katanya.

Ditegaskan Wabup, hasil musyawarah desa wajib dipedomani oleh kepala desa dalam merumuskan berbagai kebijakan desa, termasuk kebijakan pembangunan desa.

“Termasuk tata kelola desa yang demokratis dan berkeadilan sosial ini wajib ditegakkan agar desa mampu secara mandiri menyelenggarakan pembangunan desa secara partisipatif yang ditujukan untuk mewujudkan peningkatan kualitas hidup manusia, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan,” paparnya.

Sementara itu, Kadis DPM4 Amrizal dalam laporanya menyebutkan, tujuan kegiatan ini untuk mempersamakan persepsi agar tepat guna dan mendorong pembangunan desa dikelola secara partisipatif.

“Pembangunan desa mengarah pada terwujudnya desa yang mandiri dengan mendayagunakan sumberdaya manusia di desa serta sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan,” ungkapnya.

Amrizal menjelaskan, DD pada tahun 2020 ini sebesar Rp. 121.465.952.000 rupiah. Sementara untuk alokasi ADG sebesar Rp.48.264.180.300 rupiah. Dan bagi hasil pajak dan hasil retribusi kabupaten (BHPRK) sebesar Rp. 926.896.000 rupiah dengan total keseluruhan dana yang masuk untuk gampong sebesar Rp. 170.657.001.300 rupiah.

Disebutkan, alur pencairan dan mekanisme pengelolaan DD tahun ini terjadi perubahan dari tahun sebelumnya, dimana untuk tahap pencairan dibagi pada 3 tahap dengan rincian tahap awal 40 persen tahap II 40 persen dan tahal terakhir 20 persen.

“Pencairan DD tahun ini dari rekening umum kas Negara melalui KPPN diteruskan langsung ke rekening kas desa, sedangkan pencairan tahun lalu dari kas negara ke kas daerah kemudian baru ke kas desa,” ujarnya.

Ditambahkan, kebijakan penyaluran DD ini juga ada tahapan lenyaluran reward dimana penyaluran DD ada dua tahap. Tahap pertama 60% dan tahap ke II 40 %.

“Penyaluran DD reward ini untuk tahun 2020 di peroleh dari penilaian daerah bekinerja baik, dan untuk tahun 2021 di peruntukkan untuk desa mandiri, dan saat ini melalui sosialisasi perbup ini mari kita bersama untuk mencapai reward di maksud,” jelasnya. (mat/rus).