REDELONG (RA) – Terkait mahalnya harga elpiji dipasaran, anggota DPRK Bener Meriah meminta pemerintah dalam hal ini Disperindag untuk turun langsung dan menindak tegas sejumlah pangkalan nakal dengan mencabut izinnya.
Sebelumnya sejumlah warga di Kabupaten Bener Meriah mengeluh akibat sulitnya mendapatkan gas 3 kg dan mahalnya harga gas bersubsidi tersebut yang mencapai Rp30.000 sampai Rp35.000 pertabung.
Tidak hanya itu, pangkalan yang seharusnya menjual gas 3 kg dengan harga HET, diduga kembali menjual kepada kios kelontong untuk mendapatkan keuntungan lebih sehingga sangat jarang tersedia gas 3 kg di pangkalan.
Radiah, warga Tingkem Bersatu, mengaku kesulitan untuk mendapatkan gas 3 kg. “Hanya beberapa kios kelontong yang menjual dan biasanya harga Rp30.000 per tabung kemarin saya beli seharga Rp35.000 per tabung di salah satu kios kelontong di daerah simpang tiga,” ujarnya.
Ia menambahkan hampir tidak pernah membeli gas 3 kg di pangkalan sebab tidak pernah tersedia. ”Padahal harga di pangkalan jauh lebih murah namun tidak pernah tersedia,” ungkapnya.
Kepala Gudang Agen PT Zulkarnain Jamil, Sahrul, membantah terjadinya kelangkaan gas 3 kg di pasaran bahkan untuk harga juga masih sesuai dengan HET yang ia salurkan kepada pangkalan seharga Rp17.500, sementara pangkalan menjual kepada masyarakat seharga Rp20.000 pertabung.
Disebutknya, untuk bulan ini sudah menyalurkan sebanyak 47.600 tabung kepada 65 pangkalan yang tersebar di 9 kecamatan di Bener Meriah.
Menurutnya, selain pangakalan yang mendapatkan izin, kios kelontong sesaui ketentuan juga tidak diperbolekan menjual gas bersubsidi tersebut namun, faktanya banyak kios kelontong yang menjual gas 3 kg di atas harga HET.
Ia menambahkan, mahalnya harga gas dilapangan terjadi akibat banyaknya rantai, dari pangkalan ke kios kelontongan sehingga kios kelontong juga mengambil keuntungan dan menaikan harga di atas harga HET.
Sahrul juga mengaku, hanya memiliki kewenangan sampai ke pangkalan sehingga untuk harga yang dijual oleh kios kelontong diperlukan peran pemerintah daerah untuk turun langsung kelapangan dan menertipkan kios yang menjual gas bersubsidi tersebut.
Ia juga menjelaskan, untuk memberikan sangsi berupa pencabutan izin pengkalan yang menjual kepada kios kelontong juga diperlukan rekomendasi dari pemerintah daerah.
Sementara Abubakar didamingi Salwani, Yuzmuha, Zulham, Darussalam dan Baitul Hakim, kepada agen penyalur berpesan untuk menyampaikan kepada pangkalan agar tidak menjual gas di atas harga HET yang ditentukan.
Menurutnya, perekenomian masyarakat saat ini sedang terganggu akibat adanya wabah virus corona sehingga banyak warga yang mengeluh atas kelangkaan dan tingginya harga gas bersubsidi tersebut.
Sementara itu anggota DPRK lainya Ismuha menduga adanya permainan harga gas bersubsidi antara pangkalan sehingga ia meminta aparat kepolisian dan Disperindag untuk menindak tegas pangkalan yang “nakal”.
“Berdasarkan hasil laporan dari masyarakat kita menduga pangkalan menjual gas bersubsidi tersebut kepada kios kelontong untuk mendapatkan keuntungan lebih sehingga, dinas terkait dan pihak kepolisian harus segera turun kelapangan,” tegasnya.
Menyikapi keluhan warga terkait mahal dan langkanya elpiji 3 kg di Bener Meriah, para anggota DPRK Bener Meriah langsung melakukan sidak ke salah satu agen gas 3 kg bersubsidi di seputaran Simpang Tiga, Kecamatan Bukit.
“Dari hasil sidak tersebut terungkap, pihak agen mengaku tidak menjual harga elpiji 3 kg diatas harga enceran tertinggi (HET) dan masih normal, sehingga memperkuat dugaan kita ada pihak-pihak yang mengambil keuntungan berdasarkan keluhan dari masyarakat selama ini,” ungkapnya.
Untuk itu, ia meminta agar pihak Kepolisian dan Disperindag Bener Meriah dapat menindak tegas pelaku usaha yang selama ini menjual elpiji 3 kg diatas HET. Jika ditemukan pelanggaran berikan sangsi tegas dan cabut izin pangkalan,” tegasnya. (uri/bai)
