Rakyat Aceh

Potensi Realokasi Anggaran APBA 2020 Capai Rp 7 Trilyun

LHOKSEUMAWE (RA)-Sejak mewabahnya Covid-19 di Indonesia, pemerintah pusat terlihat lambat melakukan penanganan serius untuk antisipasi pencegahan penyebaran dan penanganan dampak yang ditimbulnya. Kondisi serupa juga terjadi di Aceh. Pemerintah Aceh juga tidak menyiapkan langkah taktis dan strategis untuk penanganan COVID-19. Data yang disampaikan pemerintah Aceh per 31 Maret 2020, ODP di Aceh telah mencapai 797, PDP 44, positif 5 dan yang meninggal 2 orang.

Pemerintah Aceh sendiri dalam beberapa pekan kebelakang hanya mengeluarkan beberapa kebijakan dalam bentuk instruksi maupun keputusan gubernur. Dimana kebijakan tersebut belum sama sekali membicarakan langkah konkret terhadap penanganan wabah serta dampak sosial ekonomi masyarakat yang ditimbulkan secara menyeluruh.

“ Pembatasan aktivitas masyarakat (baik himbauan tetap dirumah maupun pemberlakuan jam malam) secara langsung berdampak pada perekonomian masyarakat. Namun, hal ini sama sekali belum dibahas secara konkret penanganannya oleh Pemerintah Aceh,” ujar Hafidh, koordinator bidang advokasi kebijakan publik MaTA, kepada Rakyat Aceh, kemarin.

Dikatakannya, kesepakatan yang diambil dalam rapat terbatas antara eksekutif dan legeslatif untuk menghentikan tender APBA Tahun Anggaran 2020 merupakan langkah baik untuk penanganan pandemi Covid-19 di Aceh. Maka dari itu, menurut hemat MaTA, Pemerintah Aceh harus segera menyiapkan rencana dan dokumen reaokasi anggaran untuk mempercapat proses penanganan covid-19 di Aceh.

Hitungan MaTA, dari Total APBA 2020 sebesar Rp. 17,2 Trilyun terdapat potensi realokasi anggaran sebesar Rp. 7 Trilyun atau sebesar 40,96% dari total APBA untuk penanganan wabah ini. Angka tersebut merupakan akumulasi dari Belanja Tidak Langsung, maupun pada Belanja Langsung APBA 2020. Pada belanja Tidak langsung terdapat potensi realokasi sebesar Rp. 847 Milyar yang merupakan akumulasi belanja Hibah dan Bantuan Sosial serta penggunaan Belanja Tidak Terduga.

Pada pos anggaran Belanja langsung, terdapat belanja Pegawai, belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal yang dapat dipergunakan untuk penanganan covid-19. Pada pos Belanja Pegawai terdapat potensi realokasi anggaran sebesar Rp. 240,9 Milyar yang bersumber dari Honor-honor PNS diluar gaji dan tunjangan, yang pada tahun-tahun sebelumnya juga kita minta dipangkas. Angka tersebut tidak termasuk honorarium bagi honorer yang ada di Pemerintah Aceh.

Selanjutnya pada pos anggaran Belanja Barang dan Jasa terdapat potensi realokasi sebesar Rp. 3,3 Trilyun. Angka tersebut adalah akumalasi dari sejumlah kegiatan pelatihan-pelatihan, kursus-kursus, biaya penyelenggara acara (EO), uang saku peserta pelatihan, souvenir, cindramata, biaya perjalanan dinas dalam dan luar negeri, pakaian dinas (termasuk pakaian olahraga dan pakaian adat), biaya konsultan-konsultan/narasumber, belanja hibah kepada pihak ketiga serta belanja-belanja publikasi pemerintah. Angka realokasi ini tidak termasuk belanja barang uang akan diserahkan kepada Kabupaten/ Kota di Aceh.

Pada pos belanja modal terdapat potensi realokasi anggaran sebesar Rp. 2,6 Trilyun. Akumulasi angka tersebut berasal dari kegiatan-kegiatan belanja modal kendaraan dinas, Pengadaan senjata api, serta proyek-proyek jalan, jembatan, bangunan yang sebagaimana kesepakatan Eksekutif dan Legeslatif akan dihentikan proses tendernya.

Melihat kondisi saat ini, Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) mendesak:
Pertama; mempercepat proses realokasi anggaran APBA 2020 untuk penanganan covid-19. Pemerintah Aceh harus segera menyiapkan rencana realokasi anggaran untuk penanganan Covid-19 yang bersumber dari APBA 2020 yang kemudian difokuskan kepada penyediaan APD untuk tenaga kesehatan dan alat uji swab bagi masyarakat. Selain itu, juga difokuskan pada upaya pengurangan dampak sosial ekonomi masyarakat yang diakibatkan oleh pembatasan aktifitas masyarakat.

Kedua; Pemerintah Aceh dalam hal ini Gubernur dan DPRA harus segera menentukan program/ kegiatan pengurangan dampak sosial ekonomi bagi masyarakat akibat pembatasan aktifitas warga (baik himbauan tetap dirumah maupun pemberlakuan jam malam). Program pengurangan dampak ekonomi ini sangat penting mengingat pembatasan aktivitas warga tersebut berdampak langsung terhadap perekonomian dan pendapatan warga.

Ketiga; mendesak Pemerintah Aceh untuk segera menentukan kriteria penerima manfaat, sehingga program/ kegiatan tersebut tidak salah sasaran. Menurut hemat kami, program/kegiatan tersebut seminimalnya dapat mensasar masyarakat ekonomi menengah kebawah seperti, buruh harian, pemilik usaha kecil, dan rumah tangga berpenghasilan rendah. Hal ini sangat penting, mengingat pengalaman sebelumnya dalam penanganan korban tsunami dan konflik, dimana data dan kriteria penerima manfaat yang amburadul, sehingga program/kegiatan yang digulirkan tidak mendapatkan hasil yang maksimal.

“ Keempat melakukan koordinasi dengan para pihak untuk mencegah penyebaran dan penanganan dampak social ekonomi masyarakat. Mengingat banyak pihak yang sudah mulai melakukan kegiatan-kegiatan pengurangan dampak ekonomi masyarakat, penting kiranya pemerintah melakukan koordinasi dengan seluruh pihak (Pemerintah Kabupaten/kota, Pemerintah Gampong, Pihak swasta dan kelompok masyarakat yang menyalurkan bantuan) agar kegiatan tersebut tidak tumpang-tindih,” sebut Hafidh.(rel/msi)