Pandemi Covid-19, Tender Proyek DAK Pidie Jaya Jalan Terus

Rakyat Aceh

MEUREUDU (RA) – Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya, mulai melelang paket proyek pembangunan daerah itu meski tengah keadaan darurat pandemi Covid-19 yang telah menjadi bencana nasional.

Hingga kini, sedikitnya Unit Layanan Pelelangan (ULP) telah menayangkan 22 paket barang dan jasa dari sumber dana DOKA dan DAK Fisik Bidang Kesehatan di sistem pelelangan elektronik.

Paket-paket proyek yang telah mulai dilakukan proses tendernya berasal dari beberapa Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK). Paket-paket proyek yang telah tayang di laman LPSE adalah terdiri dari Dinas Pekerjaan Umum (DPU) sebanyak sembilan paket, Dinas Sosial sebanyak tiga Paket, RSUD Pidie Jaya sebanyak enam paket.

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangaan sebanyak empat paket, BPBD satu paket, Dinas Perhubungan satu paket. 22 paket proyek kontruksi dan pengadaan barang dan jasa tersebut, telah memasuki masa pembukaan dokumen penawaran, evaluasi adminstrasi hingga ada yang memasuki masa sanggah.

Sekretaris Daerah Pidie Jaya, Abd Rahman Puteh, Rabu (15/4) mengatakan, sampai dengan saat ini, Pemkab Pidie Jaya belum memiliki hambatan untuk melakukan pembangunan daerah tersebut. Untuk itu kata dia, meski tengah dalam kondisi pandemi Covid-19, paket proyek pembangunan tetap dijalankan terus, karena belum ada alasan yang kuat menghentikannya.

“Bagi kami, tidak ada hambatan untuk melakukan pembangunan. Jadi tetap berjalan normatif seperti biasa,” kata Sekda.

Sementara Kepala Bagian (Kabag) Pengadaan Barang dan Jasa Sekdakab Pidie Jaya, Yusyak mengatakan, SKPK yang telah merampung penyempurnaan dokumen paska di review Pokja ULP terhadap berkas yang dimasukkan pada Maret lalu, paket-paket tersebut langsung kita tayang pengumumam tendernya.

“Sudah sepekan lalu kita tayang dan umumkan peket proyek dari beberapa SKPK yang telah siap dokumennnya,” kata Yusyak.

Dia mengaku tak tau jumlah total paket proyek pengadaan barang dan jasa daerah itu yang akan dilakukan pelelang oleh pihaknya tahun anggaran 2020 ini. Alasan Yusyak, jumlah total paket proyek pengadaan barang dan jasa yang ditender baru akan diketahui setelah SKPK menyerahkan seluruh dokumen paket yang akan ditender.

“Tergantung dokumen yang diserahkan. Dan yang sudah tayang itu, dokumennya telah lengkap,” katanya. (san/slm)