JANTHO (RA) – Ketua DPRK bersama Ketua Komisi, Ketua Fraksi dan sejumlah anggota yang tergabung dalam Satgas (Satuan Tugas) Covid 19 DPRK Aceh Besar, Senin (4/5) memantau distribusi bantuan sembako untuk masyarakat kurang mampu terdampak wabah virus corona dari Pemerintah Kabupaten Aceh Besar.
Tim yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRK itu mendatangi posko Dinas Sosial Aceh Besar yang berada di komplek Gedung Drekanasda kawasan Gani Kecanatan Ingin Jaya, untuk memeriksa proses penginputan data. Tim juga mendatangi gudang logistik untuk melihat kualitas dan kuantitas bantuan, serta melihat langsung penyerahan bantuan untuk penerima di Kecamatan Darul Kamal dan Simpang Tiga.
Seperti pemberitaan sebelumnya, Pemerintah Aceh Besar akan menyediakan 25 ribu paket sembako untuk masyarakat kurang mampu terdampak covid 19. Untuk tahap pertama, Pemkab akan menyalurkan 17 ribu paket pada awal puasa dan sisanya akan disalurkan pada pertengahan puasa. Sampai dengan hari Senin (4/5) bantuan yang sudah tersalur berjumlah 7.851 paket di 12 kecamatan dari 23 kecamatan di Aceh Besar.
Ketua DPRK Aceh Besar Iskandar Ali mewanti-wanti dan mengingatkan semua stekholder terutama eksekutif untuk tidak main-main dengan bantuan ini. “Karena ini amanah, begitu banyak uang masyarakat yang sudah kita re-focusing untuk dijadikan sebagai bantuan sembako ini,” tegasnya.
Dalam beberapa hari ke depan, kata Iskandar, pihaknya akan terus memantau pendistribusian bantuan tersebut. “Kita akan turun ke kecamatan dan ke desa untuk menanyakan langsung ke keuchik bahkan kita akan turun ke beneficiaries (penerima manfaat). Apakah penerima bantaun ini tepat sasaran ataupun tidak, apakah bantuan ini lengkap diterima atau tidak. Jadi mengharapkan kepada seluruh masyarakat Aceh Besar untuk sama-sama memantau,” ujarnya.
Iskandar juga berharap data penerima bantuan sembako dari Pemkab Aceh Besar tersebut benar-benar tepat sasaran yaitu masyarakat kurang mampu yang terdampak Covid 19 dan tidak tumpang tindih dengan bantuan pemerintah lainnya.
“Masyarakat disini juga harus berperan aktif dalam memberikan masukan-masukan, hingga ke depan bahwa data penduduk miskin, penduduk pra sejahtera tidak lagi centang perenang seperti hari ini. Kita ingin bahwa dengan momentum virus corona ini, data penduduk miskin di Aceh Besar semuanya harus terpadu,” harap Iskandar.
Menurut Kepala Dinas Sosial Kabupaten Aceh Besar Jamaluddin mengatakan data yang digunakan sebagai penerima manfaat dari bantuan pangan ini adalah data terpadu dan data usulan masyarakat yang akan diverifikasi oleh dinas terkait.
“Acuan yang kita gunakan itu adalah data DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial). Mulai dari desil 1 sampai desil 4, yaitu kategori sangat miskin, miskin, hampir miskin, dan rentan miskin. Dan sebahagian kita ambil dari diluar data DTKS yang merupakan usulan dari masyarakat melalui kepala desa yang diteruskan ke TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan) dan kemudian kita verifikasi, dan data itu yang kita ambil,” jelasnya.
Kriteria atau dasar yang dijadikan acuan untuk memberikan bantuan, menurut Jamaluddin adalah orang yang kurang mampu yangterkena dampak Covid yang status ekonominya terganggu. “Namun mereka itu bukan Pegawai, bukan pensiunan PNS, TNI dan Polri, bukan pegawai BUMN, bukan penerima PKH, bukan penerima BPNT, bukan penerima bantuan dari Baitul Mal Aktif, bukan juga penerima BLT) dari Kementerian Sosial,” rincinya.
Perihal masih banyaknya sisa paket bantuan tahap pertama yang belum tersalurkan, dengan mengingat waktu yang sangat sempit, Jamaluddin berjanji dalam sepekan ini, semua paket bantuan tahap pertama selesai di di distribusikan.
“Yang sudah kita salurkan sampai dengan hari ini yaitu sekitar 7.851 paket dari 17.324 paket untuk 12 kecamatan, berarti tinggal 11 kecamatan lagi, insya Allah dalam waktu dekat sudah rampung semua. Paling lama sekitar 6 hari lagi sudah selesai kita distribusikan sebanyak 17-an paket itu,” ujarnya. (mag83)
