Fazlun Hasan.

LANGSA (RA)--Pemerintah Aceh diminta jangan memotong anggaran bantuan dayah yang telah dianggarkan dalam APBA tahun 2020, demi penyesuaian anggaran untuk pandemi Covid-19 dengan keputusan Pemerintah pusat dalam hal keputusan Menteri Keuangan dengan No S-247/MK.07/2020 pengadaan barang/jasa, Jumat (8/5).

“Masih banyak sumber dana proyek yang bisa dipotong dan dialihkan dari sejumlah pos anggaran lainnya, atau fokus saja pada PUPR atau dinas lainnya yang tidak mendesak, jangan pada anggaran Badan Dayah, Kesehatan dan Pendidikan, serta Syari’at Islam,” demikian hal ini disampaikan Ketua Umum DPP Forum Perjuangan Keadilan Rakyat Aceh (FOPKRA) Fazlun Hasan kepada wartawan kemarin.

Menurut Fazlun, dayah merupakan lembaga pendidikan agama garda terdepan di Aceh dalam penegakan syariat islam. Karenanya, segala perhatian untuk pembangunan dan pengembangan dayah sangat dibutuhkan, terutama menyangkut anggaran.

Lanjutnya, bahkan khusus untuk Badan Dayah seharusnya terus untuk mendapatkan tambahan anggaran dalam tiap tahunnya. Sehingga lembaga pendidikan dayah di Aceh terus berkembang dan memiliki daya saing dalam dunia pendidikan islam berskala nasional dan internasional.

“Lembaga pendidikan seperti dayah, begitu juga Dinas Pendidikan merupakan hajat anak bangsa, guna menjamin masa depan bangsa. Jadi untuk menjaga kelangsungan ini, pemerintah harus menjaga kekuatan anggaran pada Badan Dayah dan tidak memotong anggarannya untuk pengalihan kepada sektor lain,” sebut Fazlun.