Kepala Dinas PUPR Aceh Besar Diberhentikan

Bupati Aceh Besar, Ir Mawardi Ali.

Kinerja Tidak Optimal
(RA) – Bupati Aceh Besar, Mawardi Ali, memberhentikan Yusmadi, sebagai Kepala Dinas (Kadis) Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Aceh Besar. Pencopotan ini didasari pada kinerja yang bersangkutan selama ini yang tidak optimal.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Mawardi kepada wartawan di kediaman pribadinya kawasan Lambaro, Selasa (12/5) untuk mengklarifikasi kehebohan sejumlah pemberitaan di media sosial terkait pemberhentian Kadis PUPR tersebut.

“Setelah dua tahun lebih menjabat Kepala Dinas yang menjadi salah satu tonggak pembangunan Aceh Besar. Faktor kinerja yang tidak optimal menjadi pertimbangan pemberhentian saudara Yusmadi sebagai Kadis PUPR,” tegas Mawardi.

Mawardi mencontohkan, salah satu penyebab kekeringan pada musim tanam padi tahun 2019 lalu, lebih dikarenakan sistem pengelolaan irigasi yang tidak baik. Air di pintu irigasi Krueng Jreu Kecamatan Indrapuri melimpah, namun lahan sawah di kawasan Lambaro dan sekitarnya mengalami kekeringan.

“Pintu air di tutupi sehingga saya harus turun sendiri membuka pintu air tersebut. Hal inilah juga jadi pertimbangan kami ketika mengambil keputusan, karena diharapkan kedepannya Dinas PUPR ini dapat dipimpin oleh aparatur yang mempunyai kinerja baik dan gesit serta responsif dalam menyikapi kebutuhan masyarakat,” jelas Mawardi.

Hal lainnya kata Mawardi, dimana baru-baru ini Pemerintah Aceh Besar meluncurkan program gratis bibit dan bajak sawah. Hal ini menuai persoalan, karena Yusmadi salah menghitung jumlah area yang diizinkan tanam pada musim gadu tahun 2020.

Hitungan PUPR lebih sedikit dari lahan yang selebarnya memiliki izin tanam, sehingga berkurang jumlah yang seharusnya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat.

“Setelah melalui rapat sinkronisasi bersama pihak Kodim 0101/BS dan penyuluh pertanian baru di ketahui bila lokasi izin tanam bertambah hampir 90 persen dari data diberikan awal oleh Yusmadi. Hal ini terkait data, bila salah data berarti tidak mengerti persoalan,” ujar Mawardi.

Maka, menurut Mawardi, membiarkan Yusmadi tetap memimpin Dinas PUPR, akan beresiko pada berbagai sector. “Mempertahankan saudara Yusmadi namun berisiko kegagalan di sektor pertanian dan lainnya atau memilih masyarakat agar bisa bercocok tanam dengan baik, sistem pembagian air yang adil dan teratur,” tuturnya.

Dinas PUPR, menurut Mawardi mempunyai tanggungjawab yang besar, tentunya dibutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mumpuni dalam menduduki jabatan tersebut.

“Tahun 2018 pertimbangan kami mengangkat saudara Yusmadi menjadi Kadis PUPR dikarenaka kekosongan jabatan di dinas tersebut dan juga pertimbangan putra daerah Aceh Besar, walaupun ketika itu beliau juga ada ikut Fit and Proper Test di propinsi namun tidak lulus,” ungkapnya.

Mawardi menceritakan ketika pengangkatan Yusmadi menjadi Kadis PUPR, pihaknya mendapat penolakan dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) karena tidak melalui Fit and Proper Test. Namun, setelah dirinya memohon kembali dan menjelaskan perihal pengangkatan sementara dikarenakan pada waktu itu Aceh Besar sedang menghadapi berbagai pembangunan yang harus segera diatasi.

“Karena faktor untuk sementara itu, maka KASN menyetujui pengangkatan tersebut,” tuturnya.

Masih menurut Mawardi, tahun ini yang merupakan tahun ke 3 masa jabatannya, akan mengevaluasi total semua OPD di jajarannya untuk menciptakan pemerintah yang kuat dan bersih. Sehingga apabila ada kepala OPD yang mempunyai kinerja tidak baik maka dengan sangat berat harus kami berhentikan dengan hormat untuk perbaikan kedepan.

“Bila tidak puas agar dapat menempuh jalur hukum yang sudah ditentukan,” kata Mawardi Ali. (mag-83/bai)