PNPM Tumbuh Subur di Takengon

Anggota DPRK Aceh Tengah mantan pengelola PNPM mengundang Bupati Aceh Tengah, Shabela Abubakar menyerahkan dana (PNPM) kepada warga di Kecamatan Ketol beberapa waktu lalu. JURNALISA/RAKYAT ACEH

TAKENGON (RA) – Anggota DPRK Aceh Tengah, Susilawati, yang sempat viral beberapa bulan lalu, terkait dengan pengaspalan jalan yang diduga tidak sesuai spek berharap kepada pemerintah daerah, agar semua pihak mengawasi dana PNPM.

Sebelum menjabat sebagai anggota DPRK, Susilawati sempat bertugas di lembaga PNPM tersebut. Menurutnya program Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM) sangat membantu masyarakat yang ada di kecamatan dan desa.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menginginkan pemerintah turun tangan untuk membina para anggota PNPM, yang hari ini total pengelolaan dananya mencapai nilai Rp38 miliar lebih di 14 kecamatan, Kabupaten Aceh Tengah.

Dana PNPM itu bisa dipinjam pakaikan untuk warga sekitar dengan ketentuan yang telah disepakati antara anggota lembaga dan masyarakat. Sebagian besar untuk modal kerja dan simpan pinjam yang masih berjalan hingga saat ini.

“Program PNPM tetap berjalan sampai saat ini. Ada nilai Rp38 miliar hari ini di 14 kecamatan yang perlu mendapatkan sentuhan pemerintah, agar dana itu tetap sasaran dan tidak liar pengunaanya,” harap Susilawati anggota Komisi C, Rabu (13/5).

Menurut Susilawati yang pernah 12 tahun sebagai pengurus (PNPM) di Kecamatan Ketol semua anggota yang dibina melalui PNPM berhasil dan hari ini dana terkekola dengan baik. Walau menurutnya ada juga di beberapa kecamatan yang hilang tanpa jejak.

“Ada juga yang hilang tanpa jejak menurut kawan-kawan. Dan hari ini walau program secara nasional telah dihapus namun anggota PNPM tetap mengembangkan projec karena saling menguntungkan,” ujar politisi PKS tersebut.

Program itu sangat bermanfaat untuk masyarakat dalam mengakses permodalan usaha melalui kelompok-kelompok. Rata-rata kecamatan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) memiliki nasabah tidak kurang dari 1.500 orang penerima manfaat.

Lanjut Susilawati, dari besaran dana perkecamatan, bisa dikelola 25 persen digunakan untuk simpan pinjam kelompok perempuan (SPP) yang dikelola UPK 75 persen untuk sarana prasarana.

Terlepas dari PNPM saat ini lembaga terhormat itu akan memparipurnakan qanun inisiatif dan penetapan prolegda. Susilawati ingin dirinya tetap fokus untuk pengelolaan aset exs PNPM yang ada diseluruh kecamatan di Aceh Tengah.

Susilawati juga mencontohkan Kecamatan Ketol dari dana bergulir (pengembalian) bisa membangun kantor PNPM sendiri. “Itu hasil dari semua anggota yang mengelola dana PNPM saat itu,” kata Susilawati yang konsen terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat. (jur/bai)