Jangan Jadikan Wabah Covid-19 Ladang Bisnis

Rakyat Aceh

LHOKSEUMAWE (RA) – Wabah Pandemi Covid-19 yang pertama kali muncul di Wuhan Ibukota Provinsi Hubei, Cina pada akhir Tahun 2019. Kini telah menjadi wabah internasional, semua negara sedang disibukkan dalam cara penanganannya termasuk mencari vaksin dan obat untuk Covid-19.

Begitu pula di Indonesia, meskipun eskalasi kasus Covid-19 terus meningkat intensitasnya setiap hari. Namun Presiden Jokowi sudah mengumumkan akan memberlakukan New normal di Indonesia, yaitu tatanan kehidupan baru dengan menjalankan kehidupan normal. Dengan harus jaga jarak aman (1-2 Meter), memakai masker, pengecekan suhu tubuh, menyiapkan tempat cuci tangan/hand sanitizer di tempat umum, dan membatasi kapasitas pengunjung di tempat umum.

Ketua BEM Fakultas Hukum Unimal, Muhammad Fadli, mengatakan, khususnya Provinsi Aceh juga sedang dilematis dan penuh dinamika dalam melakukan penanganan Covid-19 tersebut. Provinsi Aceh yang beberapa waktu lalu baru saja mendapatkan apresiasi dari Jubir Covid-19 Nasional sebagai salah satu daerah tersukses dalam memutuskan rantai covid-19 dan saat ini Aceh menjadi wilayah zona hijau Covid-19.

Namun ada antitesa dari prestasi Provinsi Aceh dalam penanganan covid-19. Beberapa hari yang lalu masyarakat Aceh dibuat “Shock” terhadap selebaran brosur/flayer dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Zainal Abidin Banda Aceh yang berisikan Informasi terkait tarif paket rawat jalan khusus Covid-19. Masing-masing dengan deskripsi untuk pemeriksaan Rapid Test dengan biaya Rp 650.000, pemeriksaan SWAB PCR Rest Rp 1.500.000, paket gold Rp 850.000 dan paket platinum seharga Rp. 1.700.000.

” Kita sangat prihatin terhadap moralitas para pemangku jabatan di Provinsi Aceh, Direktur RSUD Zainal Abidin yang merupakan di bawah garis koordinasi Pemerintah Aceh telah kehilangan hati nurani dan rasa kemanusiaannya,” ungkap Muhammad Fadli.

Kata dia, seharusnya pandemi covid-19 ini harus membuat rasa kepekaan kita terhadap sesama manusia menjadi lebih baik lagi. Namun, perbedaan strata sosial, Ras, golongan, dan kelompok yang menjadi jurang pemisah perbedaan sesama manusia selama ini seharusnya di tengah pandemi ini sudah tidak ada lagi.

“Psikis masyarakat Aceh ketika melihat informasi tersebut tentunya menjadi terganggu. Sebelumnya masyarakat ingin terbuka kita jika ada ciri-ciri sakit covid-19, akhirnya dengan melihat informasi tersebut mereka menjadi takut untuk berobat dan melakukan test,”ujarnya.

Muhammad Fadli menambahkan, jangan jadikan wabah pandemi covid-19 ini menjadi ladang bisnis, yang kaya semakin kaya dengan sikap kapitalistiknya, dan yang miskin semakin termarjinalkan.

Padahal Menteri Kesehatan telah mengeluarkan Surat putusan No.HK.01.07/Menkes/238/2020 Tentang petunjuk teknis klaim penggantian biaya perawatan pasien penyakit infeksi emerging tertentu bagi rumah sakit yang menyelenggarakan pelayanan Covid-19.

Kesimpulan dari surat keputusan Kemenkes tersebut adalah bahwasanya Semua masyarakat yang di indikasikan atau yang telah positif covid-19 bisa berobat gratis kepada Rumah Sakit yang menjadi rujukan di daerahnya masing-masing.

“Prosedural untuk memberikan pelayanan gratis terhadap masyarakat yang di indikasikan atau yang positif covid-19 sudah ada, namun menjadi pertanyaan besar kepada kita ketika RSUD Zainal Abidin memberikan informasi selebaran tentang deskripsi biaya untuk test Covid-19,”tegas Muhammad Fadli, dalam relisnya kepada Rakyat Aceh, kemarin.

Sebutnya, sejak pertengahan abad ke-19, banyak negara di dunia memasuki babak baru berupa pergeseran arah bandul paradigma pembangunan yaitu dari negara sebagai penjaga malam (Night Watchman State) menjadi negara kesejahteraan (Walfare State) atau dari ekstrem kanan yang bersifat liberalis kearah kiri yang lebih bercorak sosialisme.

Mekanisme pasar (market mechanism) yang telah berjalan sekitar satu abad, mulai bergerak kearah mekanisme negara (state mechanism). Konsekuensinya, negara harus lebih aktif berperan dalam pembangunan nasionalnya masing-masing guna meminimalisir kegagalan pasar (market failure) yang dibawa sistem liberal. Dengan kata lain, fungsi mewujudkan kesejahteraan dikembalikan sebagai fungsi dasar negara.

“Konstitusi kita juga telah mengakomodir konsep Bernegara tersebut bahwasanya mewujudkan Kesejahteraan masyarakat merupakan hal yang sangat fundamental bagi Negara Indonesia, Tepat nya pada Pasal 34 Ayat (3) UUD 1945 Menyebutkan ” Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak, “ujarnya.

Pun demikian kita juga melihat bahwasanya sampai saat ini Pemerintah Aceh telah menggelontorkan anggaran sebanyak Rp 1,7 triliun untuk penanganan Covid-19. Itu jumlah yang sangat besar untuk daerah yang zona hijau covid-19. Tentunya alokasi untuk menggratiskan perawatan bagi pasien covid-19, baik itu umum atau mandiri merupakan hal yang sangat subtansial.

Menurut dia, DPRA harus berani memanggil Plt Gubernur Aceh dan direktur RSUD Zainal Abidin untuk menanyakan kebijakan yang kontra produktif untuk kepentingan masyarakat Aceh tersebut. Kemudian segera harus di surati jangan hanya berbicara nonsense di media mainstream.

DPRA harus benar-benar menjadi representasi wakil rakyat Aceh dalam mengawasi kebijakan dan kinerja Pemerintah Aceh, Pemerintah Aceh bukan lembaga super bodi yang bisa sesuka hati nya menentukan nasib rakyat Aceh, DPRA harus berjuang dari dalam kekuasaan ( Struggle from within ) Biarkan kami Masyarakat khususnya mahasiswa berjuang dari luar kekuasaan ( Struggle from without ).

Selain itu, ia berharap Plt Gubernur Aceh dan Direktur RSUD Zainal Abidin jangan menjadi seperti lintah penghisap darah, jangan mencari keuntungan di tengah pandemi ini, resonansi politis terhadap penanganan covid-19 ini jangan terlalu diperlihatkan dengan jelas.

“Kekuatan kolektif kolegial antara masyarakat dan pemerintah dalam melawan Wabah covid-19 ini tidak akan terwujud jika Pemerintah Aceh selalu lebih menunjukkan Kekuatan politik ( Political force ) daripada kekuatan moral ( Moral force ),”cetusya. (arm/msi)