PNS dan Tenaga Honor Kangkangi Instruksi Bupati Abdya

puluhan PNS dan tenaga kontrak terjaring razia satpol pp di warkop saat jam kerja, Senin (8/6) (rahmat).

BLANGPIDIE (RA) – Instruksi Bupati Abdya Akmal Ibrahim yang disampaikan pada pekan lalu melalui surat edaran dengan nomor 800/312/2020 tentang perpanjangan penyesuaian sistem kerja pegawai dan honorer dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19 fase new normal di lingkungan pemkab setempat Abdya sepertinya tidak digublis.

Buktinya, luluhan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan tenaga honorer yang bekerja di lingkungan Pemkab Abdya terjaring razia Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) saat nongkrong di salah satu warkop pada saat jam kerja, Senin (8/6).

Komandan Satpol-PP/WH Abdya, Riad, SE kepada wartawan mengatakan, penertiban yang dilakukan terhadap PNS dan tenaga honorer hanya sebatas mencatat nama dan dinas tempat mereka bekerja. Setelah melakukan pendataan, pihaknya akan mengirim laporan tersebut kepada atasan, dalam hal ini Bupati Abdya.

“Ya, ada yang kita tertibkan tadi sekitar 20 orang lebih, ada yang bekerja di Puskesmas dan guru. Mereka kita tertibkan dibeberapa warung atau tempat yang berbeda,”katanya.

Dikatakan Riad, kegiatan penertiban terhadap PNS dan tenaga honorer itu akan dilaksanakan setiap hari dengan tujuan agar tidak ada PSN dan tenaga kontrak yang berada di warkop selama 24 jam.

“Penertiban ini dalam rangka mencegah covid-19. Dan kita berharap kepada PNS dan tenaga honorer kalau memang ingin ngopi dan makan mie, bisa memesan dan minum serta makan dikantor jangan di warkop,”pintanya.

Sebelumnya, Bupati Akmal telah melarang PNS dan tenaga Non PNS berada di warung kopi dan cafe selama 24 jam, baik pada hari kerja maupun hari libur dan menghindari tempat keramaian.

Bagi yang melakukan pelanggaran ini akan dikenakan sanksi nerupa bagi PNS dikenakan sanksi pemotongan TPK 100 persen. Dan bagi tenaga Non PNS atau tenaga Kontrak dikenakan sanksi pemutusan hubungan kerja langsung pada bulan berjalan. (mat).