Pengusutan Dugaan Korupsi ADD Sebudi Jaya Berlanjut

Rakyat Aceh

KUTACANE (RA) – Pengusutan dugaan korupsi anggaran dana desa (ADD) Desa Sebudi Jaya, Kecamatan Bukit Tusam, tahun 2019 terus berlanjut. Bahkan kasus ditangani Kejaksaan Negeri (Kejari) Aceh Tenggara kini statusnya telah dinaikan dari penyelidikan ke penyidikan.

“Statusnya telah kita naikkan, karena kita menemukan adanya kegiatan yang difiktifkan oleh kepala desa,” Kata Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Aceh Tenggara, Edwardo, Rabu (10/6).

Diketahui, sebanyak Rp 401 juta ADD tahun 2019 ADD Desa Sebudi Jaya diperuntukan pemasangan sarana air bersih bagi 190 Kepala Keluarga (KK). Namun kegiatan itu disinyalir tidak dilakukan. Namun hanya dibagikan uang untuk melakukan pemasangan sarana air bersih itu kepada sekitar 20 KK setempat Rp 1 juta per KK.

Begitu juga terkait penyerahan bantuan modal di Badan Usaha Milik Kute (BUMK) Rp 225 juta, juga diduga Fiktif.

“Kepala desa tersebut yang telah kami mintai keterangan membantah telah melakukan kegiatan fiktif.”

Tetapi saksi lain membenarkan kegiatan tersebut difiktifkan dan terindikasi terjadinya dugaan korupsi mencapai Rp 600 ratusan juta rupiah,” kata Kasi Pidsus Kejari Agara, Edwardo.

Edwardo menambahkan dalam perkara awalnya dilaporkan masyarakat itu, mereka juga sudah meminta keterangan lima warga desa setempat.

Selain itu, kata Edwardo, mereka juga sudah memintai keterangan saksi lainnya, yakni Bendaharawan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Aceh Tenggara, Kaur Pemerintahan Desa, Kaur Pembangunan Desa. Kemudian Kaur Keuangan, Bendaharawan Kute, Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan saksi ahli dari Inspektorat Agara.

“Alat bukti untuk meningkatkan status perkara ini dari penyelidikan ke penyidikan, telah memenuhi unsur, dan sekarang menunggu Surat Perintah Penyidikan (Prindik), ” ujarnya lagi.

Sebelumnya, dugaan penyelewangan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Sebudi Jaya, Kecamatan Bukit Tusam Aceh Tenggara, di usut pihak Kejaksaan Aceh Tenggara.
Pengusutan kasus pemberantasan tindak pidana korupsi, pengelolaan dana desa tahun 2019, dugaan kerugian negara mencapai Rp 611.810.00.

“Pengelolaan dana desa Sebudi Jaya, melanggar pasal 2 dan pasal 3. UU No 20 tahun 2001. Tentang Pemberantasan korupsi,” Kata Kasi Pidsus Kejari Aceh Tenggara Edwardo.

Sejumlah paket proyek dana desa diselewengkan, kepala desa, diketahui dana pernyataan modal desa Rp 170 Juta, Dana Pembangunan peningkatan sumber jaringan Air Bersih, Rp 441 Juta, pada tahun 2019 lalu. (val/min)