DPRA Minta TKA Dipulangkan

Rapat kerja Komisi I di ruang Banggar DPRA membahas keberadaan Tenaga Kerja Asing (TKA) di Nagan Raya, Selasa (16/6). ICHSAN MAULANA/RAKYAT ACEH

BANDA ACEH (RA) – Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) meminta stakeholder terkait, seperti Dinas Ketenagakerjaan Aceh, Imigrasi, Kanwil Hukum dan HAM untuk berkoordinasi agar dapat memulangkan Tenaga Kerja Asing (TKA) yang ada di Nagan Raya. Hal ini disampaikan saat rapat kerja di ruang Banggar DPRA, Selasa (16/6).

Ketua Komisi I DPRA, Muhammad Yunus mengatakan, pihaknya melihat ada kejanggalan dalam penemuan Dinas Ketenagakerjaan Aceh terkait TKA. Walau begitu, pihaknya juga menyadari, selama Covid-19 para TKA tidak bisa dipulangkan, karena tidak adanya penerbangan.

“Walaupun tidak bisa balik, mereka ke negerinya, selama dokumen mereka tidak lengkap, kita di Komisi I dan rekan-rekan di DPRA, supaya mereka dipulangkan dari Aceh. Entah kemana. Mungkin mereka punya agen tersendiri, jadi pulangkan ke agen mereka. Selama mereka tidak punya dokumen yang lengkap. Itu sikap yang kita ambil,” ujar Muhammad Yunus.

Sementara itu, Kepala Imigrasi Meulaboh, Azhar, mengaku siap mengikuti perintah dari DPRA. Pihaknya juga telah berkoordinasi dengan pihak PLTU dan meminta segera mengeluarkan TKA dari lokasi, dengan berkerjasama dengan Disnaker.

Kedua, imigrasi tetap akan mengikuti perintah dari Dewan untuk segera menghentikan kegiatan itu, dan pihaknya sudah koordinasikan itu ke pihak PLTU, segera mengeluarkan dari lokasi. Bekerjasama dengan Disnaker. Persoalan dasar dari TKA ini ada pada izin kerja.
“38 pengguna kitas, sisanya menggunakan izin kunjungan tinggal, yang seharusnya memang tidak boleh bekerja,” jelasnya.

Pihak Imigrasi juga menegaskan, bahwa untuk mendeportasi TKA, bukan wewenang pihaknya, melainkan menjadi domain dari (kementerian) luar negeri. Namun, untuk menggeser ke luar Aceh, pihaknya mengaku siap bekerjasama dengan stakeholder terkait.

“Bahwa untuk mendeportasi itu wilayahnya luar negara, tapi kalau untuk menggeser ini siap bekerjasama. Bisa ke luar Aceh, bisa luar lokasi. Izin kerja yang tidak (mereka) punya. Mereka datang sepengetahuan, datang dengan visa, masuk lengkap. Tapi tujuannya untuk uji kemampuan, selama dua bulan. Setelah itu, harus kembali menggurus kelengkapan. Tapi dalam waktu dua-tiga bulan mentok karena covid,” beberapa Azhar. (icm/slm)