Pertama di Indonesia, Dinas Pertanahan Aceh Jalin kerja sama Dengan LBH Banda Aceh

Banda Aceh (RA) – Dinas Pertanahan Aceh bersama yayasan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Banda Aceh melakukan penandatanganan kerja sama mengenai bantuan dalam hal kordinasi fasilitasi masalah hukum.

Penandatangan kerjasama tersebut disaksikan langsung oleh Staf ahli Gubernur Bidang pertanahan Aceh, Pon Sulaiman dan Tim Penasehat Gubernur Aceh di dinas Pertanahan Aceh, Imran Joni, di Aula Dinas Pertanahan Aceh, Kecamatan Kuta Alam, Banda Aceh, Kamis (18/6).

Kepala Dinas Pertanahan Aceh, Edi Yandra, menjelaskan, kerja sama di bidang pertanahan tersebut sebagai penanganan penyelesaian permasalahan pertanahan, sebagai upaya untuk membenahi urusan pertahan di provinsi Aceh dan juga kabupaten kota. Dan baru pertama di Indonesia, dinas Pertanahan menjalin kerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum.

“Baru ini kita upayakan bisa berjalan secara legalitas dengan adanya satu kesepakatan atau perjanjian. Walaupun sebelumnya, kita sering berkomunikasi dengann kawan di LBH dan meminta masukan terkait solusi. Serta urusan dukungan percepatan pengalihan kewenangan sesuai dengan Perpres No 23 dan lain sebagainya.

Edi Yandra menyebutkan, lahirnya dinas pertahanan di bawah payung pemerintah daerah provinsi dan kabupaten, sebagai mengupayakan penyelesaian sengketa pertanahan agar tidak harus ke pengadilan. Menurutnya, kalau sudah sampai pengadilan, pihak yang bersengketa sama-sama dirugikan. “ya dirugikan biaya, waktu, psikologis. Dan lain sebagainya. Oleh karena itu, dengan adanya dinas pertanahan Aceh dan di kabupaten kota, bisa menjembatani mediasi di masyarakat. Sehingga harus berfungsi benar- benar. “sebutnya.

Sementara itu, Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBHI-LBH) Banda Aceh, Syahrul, S.H., M.H, mengatakan, dengan adanya perjanjian ini, diharapakan bisa sama-sama melakukan investigasi dan mencari kebenaran. Sehingga mempermudah penyelesaian konflik pertanahan kedepan.

“Membangun skema perbaikan pertanahan kedepan. harapan kita tidak hanya fokus pada Masalah yang sudah terjadi. Tapi bagaimana memangkas masalah yang timbul kedepan. Belajar dari konflik yang pernah terjadi. Kita juga akan sama mengadvokasi perbaikan pertanahan di Aceh. ,”ujarnya. (amar)