Rp 13 Miliar Lebih Dana BST dan BSNT di Simeulue, Disalurkan

Penyaluran BST di halaman kantor Camat Simeulue Timur. Kamis (18/6). Ahmadi - Harian Rakyat Aceh.

SIMEULUE (RA) – Bantuan Sosial Tunai (BST) dan Bantuan Sosial Non Tunai (BSNT) dengan total senilai Rp 13.012.200.000 9. yang bersumber dari APBN tahun 2020, mulai disalurkan kepada penerima, yang ditandai lounching resmi penyalurannya oleh Bupati Erli Hasyim, Kamis (18/6).

Dirincikan untuk dana BST sebanyak Rp7.223.400.000 yang diserahkan kepada penerima sebanyak 4.013 orang, yang tersebar 10 Kecamatan dalam Kabupaten Simeulue, dan persatu orang menerima uang tunai sebanyak Rp 1.800.000 yang terhitung sejak bulan April, Mei dan Juni 2020.

Sedangkan untuk dana BSNT sebanyak 5.788.800.000 yang bersumber dari APBN itu, juga diserahkan kepada 3.216 orang penerima yang tersebar di 10 Kecamatan dalam Kabupaten Simeulue, dalam bentuk sembako atau barang bila diuangkan dengan nominal sekitar 1.800.000, yang terhitung sejak bulan April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, November, Oktober dan Desember 2020.

Mohammad Arif, Kepada Dinas Sosial Kabupaten Simeulue, kepada Harian Rakyat Aceh, Kamis (18/6) mengatakan lhamdulillah, sudah mulai disalurkan yang ditandai dengan lounching perdana penyalurannya hari ini. Untuk BST dalam bentuk uang tunai dan BSNT dalam bentuk barang atau sembako.

Lounching penyaluran perdana, yang dipusatkan di Kantor Camat Simeulue Timur itu, Mohammad Arif mengingatkan bila nantinya ada penerima yang tidak tepat sasaran dan tidak sesuai, maka dana itu akan kembali ditarik dan dibatalkan, meskipun data penerima itu hasil rekapitulasi dan validasi oleh pihak dari masing-masing Pemerintahan Desa sipenerima BST dan BSNT.

Dia juga menambahkan, selain penerima BST dan BSNT juga dilarang terjadi potensi tumpang tindih ?atau nama ganda, seperti nama penerima bantuan dana atau bantuk dalam bentuk barang yang bersumber dari anggaran negara, seperti penerima program Bantuan Tunai Langsung (BLT).

“Bila juga nantinya terjadi tumpang tindih dan tidak sesuai penerima, maka ?bisa dibatalkan penyalurannya. Namun kita hanya mengikuti data hasil rekapitulasi dan validasi pihak Pemerintahan Desa, maka yang bertanggungjawab nantinya orang pemerintahan desa itu sendiri,” tegas Mohammad Arif. (ahi).