Gelar Audiensi, Pemkab Bireuen Janji Realisasikan 4 Poin Tuntutan AMPB

BIREUEN (RA) – Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Bireuen (AMPB), melakukan audiensi dengan Bupati Kabupaten Bireuen, Dr. H. Muzakkar A Gani, SH, M. Si, di ruang rapat Pendopo bupati lantai dua, Jumat (19/6).

Liputan media Rakyat Aceh saat pertemuan tersebut, audiensi terlihat menjadi panggung bebas bagi AMPB dalam menyuarakan aspirasi masyarakat, dengan beberapa poin tuntutan yang di tunjukan kepada pemerintah daerah, dalam hal ini dipimpin langsung bupati definitif Bireuen yang sehari sebelumnya baru dilantik.

Para orator terlihat secara bergantian berorasi ilmiah di ruangan itu, sebelum sesi tanya jawab berlangsung.

Adapun yang ditunjukan menjadi orator pada pertemuan itu, Syibran Malasi, selaku Koordinator lapangan (Korlap). Kemudian Iskandar, Rinaldi, Mizan Aulia, Zulvi Al-Hafiz Jeumpa, M Ilham, dan Akhyar Rizki.

Di hadapan Bupati Bireuen dan jajarannya, Korlap Syibran Malasi, memberikan klarifikasi terkait kegiatan audiensi antara Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Bireuen (AMPB) dengan Bupati Bireuen, bahwa proses terjadinya audiensi ini, melalui koordinasi langsung antara AMPB dengan Kapolres Bireuen yang juga disaksikan Ketua Komisi A DPRK Bireuen, Rabu 17 Juni 2020, bertempat di Polsek Kota Juang.

“Dari hasil koordinasi itu, maka terjadilah audiensi antara kedua pihak AMPB dengan Pemkab Bireuen. Sebagaimana rencana dari Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Bireuen (AMPB), untuk melakukan aksi demo pada hari Kamis, 18 Juni 2020, di depan depan gedung DPRK Bireuen yang juga bersamaan dengan pelantikan Bupati Definitif Kabupaten Bireuen,” ujar Syibran Malasi.

Pada kesempatan yang sama, syibran juga mempertegaskan kepada semua pihak yang turut berhadir, AMPB tidak ada niat sedikitpun untuk menolak pelantikan Bupati Bireuen.

Mereka hanya ingin menyampaikan amanah dari masyarakat kepada Pemkab Bireuen, bahwa ada permasalahan serius yang harus diselesaikan oleh bupati, agar permasalahan tersebut tidak berlarut-larut. Maka dengan segala pertimbangan, AMPB memilih jalan untuk beraudiensi langsung dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bireuen.

“Terkait isu-isu yang berkembang di luar, bahwa kegiatan ini di tunggani oleh pihak-pihak tertentu. Kami menegaskan, aksi ini murni niat dari hati yang paling dalam, dan isu-isu seperti itu sudah biasa terjadi, bahkan kami menilai isu tersebut adalah fitnah murahan. Kami menduga orang yang menyebarkan fitnah ini merupakan orang yang tidak suka sama pergerakan ini, bisa jadi takut tersaingi. Atau mereka pernah melakukan hal demikian, namun hanya menyebarkan informasi aksi saja, tapi tiba-tiba tidak jadi karena sudah mendapatkan uang dari pihak tertentu,” tegas Syibran.

Adapun beberapa poin dari AMPB antara lain, meminta kepada Pemerintah Kabupaten Bireuen, agar segera memproses pemecatan 13 ASN yang melakukan korupsi.

Selanjutnya, mendesak Bupati Bireuen untuk mempublikasikan tentang kejelasan data anggaran covid-19 kepada publik, meminta agar segera dibagikan sembako sisa tahap pertama kepada masyarakat, dan Pemkab dituntut untuk mengeluarkan peraturan pemerintah dalam mengatur masalah covid-19 di era New Normal dan zona hijau.

Iskandar, salah satu orator dari AMPB menyebutkan, kami meminta kepada Bupati Bireuen untuk melaksanakan kembali takbiran keliling pada malam hari raya. Dan beberapa poin tuntutan yang sudah kita sepakati, harus ditindaklanjuti secepatnya.

“Apabila poin tuntutan yang sudah kita sepakati ini tidak di realisasikan oleh Pemkab Bireuen dalam hal ini Bupati Bireuen, maka kami akan mengambil langkah yang lebih kongkrit lagi dengan membawa kasus ini ke pengadilan, dan kita akan membuat aksi yang lebih besar lagi,” sebut Iskandar yang sering di sapa Tuih itu.

Sementara itu, Bupati Bireuen merespon tuntutan dari Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Bireuen (AMPB) dengan sangat baik. Bahkan poin tuntutan kesepakatan di penghujung pertemuan, ditulis langsung Dr. H. Muzakkar A Gani, SH, M. Si, di selembaran kertas, dan di tandatangani diatas materai 6000 sebagai bukti yang kuat.

“Secepatnya akan kami tindaklanjuti kesepakatan poin tuntutan, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Untuk transparansi data anggaran covid-19, diakhir bulan Juni ini (minggu ke Empat), kita akan agendakan konferensi pers supaya diketahui publik,” kata Bupati Bireuen.

Turut hadir dalam audiensi itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Bireuen, Dandim Bireuen, anggota DPRK Bireuen, Kepala BPKSDM, kepala Dinsos, Staf Ahli Bupati, dan sejumlah pejabat di lingkungan Kabupaten Bireuen. (Akhyar)