Rapat Dengan Komisi lll DPR Aceh, Bappeda Harus Fokus Turunkan Kemiskinan

BANDA ACEH (RA) – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) membidangi keuangan, kekayaan Aceh dan investasi, menggelar rapat kerja dengan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda), di ruang Badan Musyawarah (BANMUS) lantai II Sekretariat DPRA, Banda Aceh, Kamis(24/6).

Para anggota dewan yang hadir dalam pertemuan itu diantaranya Khairil Syarial (ketua), Zainal Abidin (wakil ketua komisi), serta anggota, Khalili, Tantawi, Marhaban Makam, Martini, Mukhtar Daud, Wahyu Wahab Usman, Asrizal H Asnawi, dan T Saman Indra.

Dalam rapat tersebut,A nggota komisi lll DPR Aceh, Mukhtar Daud alias geusyik Tar mempertanyakan kondisi Aceh yang masih miskin, yaitu 15,01 persen atau masih tertinggi di Sumatera. Selain itu, geusyik Tar mempertanyakan sejauh mana perencana kegiatan paket tahun jamak(multi years).

“Kami mengingatkan, jangan sampai program Pemerintah Aceh tahun jamak (multiyears), malah dapat membuat angka kemiskinan semakin tinggi. Karena uang banyak akan tersedot untuk proyek tersebut. Kami minta setiap program harus fokus tuntaskan kemiskinan,” kata Geusyik Tar.

Politisi PNA itu juga meminta Bappeda untuk memperjuangakan tempat ibadah seperti masjid, meunasah dan rumah dhuafa agar bisa diusulkan di APBA 2021. Menurutnya, Aceh diberikan kewenangan lebih oleh pemerintah
pusat. Baik itu dengan rangkuman Undang-Undang (UU) 11 tahun 2006 dan juga UU 44 tahun 1999 tentang keistimewaan Aceh.

“Karena memang kalau itu tidak bisa, kami betul-betul malu sama masyarakat. Sementara itu hal paling kecil. Jadi mohon kita sama-sama perjuangkan. Kita DPRA bersama pimpinan komisi siap memperjuangankan. Saya kordinasi dengan pimpinan DPR, katanya juga siap akan memperjuangkan,” sebutnya.

Sementara itu, Kepala Bappeda Aceh, Helvizar Ibrahim, mengakui terkait kondisi kemiskinan di Aceh belum begitu menggembirakan. Apalagi saat ini berhadapan dengan kondisi COVID-19, dimana secara nasional juga berimbas, hingga muncul istilah baru yaitu orang miskin baru.

“Alhamdulillah hari ini juga mulai terlihat. Kita jauh lebih baik kehidupan ekonominya. Jadi ke depan kemiskinan menjadi fokus utama,” ujarnya. Menurut Helvizar, jika dilihat kemiskinan saat ini, lebih tertumpuk di desa. Maka dari itu, sebutnya, konsep yang tepat untuk menurunkan kemiskinan di desa ialah melalui sektor pertanian.

“Jadi konsep pertanian itu seharusnya mempunyai korelasi positif dalam menurunkan angka kemiskinan. Saat ini apakah perhatian kita pada sektor tersebut kurang? Saya kira tidak kurang, lantas kemiskinan tidak turun. Menurut hemat kami sekalian, peran Bappeda yang harus maksimal lagi, termasuk dalam
program expor dan impor, ”Jelasnya dihadapan anggota dewan.

Helvizar mengungkapkan persoalan selama ini yang terjadi di lapangan, yang membuat sektor pertanian sulit bangkit, misalnya dilapangan dibutuhkan pupuk untuk menamam padi. Pupuk datang baru tiga bulan disaat petani sudah tidak butuh lagi. Inilah yang terjadi, sedangkan pupuk ada, tapi dari proyek peningkatan dari segi manfaat kurang.

“Kita sudah mulai terpikir ini untuk 2021, dari A sampi Z secara terpadu. Jadi urusan pupuk jangan tergangu, urusan pengelola jangan tergangu dan urusan bibit serta urusan panen juga jangan terganggu, hingga sampai jaringan pasar. Dari hulu sampai hilir. Ini bukan cet langit, saya bilang semua berawal dari mimpi. Kalau mimpi saja kita tidak punya bagaimna kita bisa realisasikan. Soal mimpi ini bisa atau tidaknya terwujud, itu soal lain di lapangan. Sambil jalan, nanti kita sempurnakan, “jelasnya. (mar)