BIREUEN (RA) – Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Bireuen (AMPB) mempertanyakan kembali, terkait janji Bupati Bireuen yang telah tertuang dalam kesepakatan bersama saat audiensi dengan AMPB pada Jumat, 19 Juni 2020 lalu.

Adapun poin tuntutan dari AMPB yaitu, meminta kepada Pemerintah Kabupaten Bireuen, agar segera memproses pemecatan 13 ASN yang melakukan korupsi.

Selanjutnya, mendesak Bupati Bireuen untuk mempublikasikan tentang kejelasan data anggaran covid-19 kepada publik, meminta agar segera dibagikan sembako sisa tahap pertama kepada masyarakat, dan Pemkab dituntut untuk mengeluarkan peraturan pemerintah dalam mengatur masalah covid-19 di era New Normal dan zona hijau.

Dalam kesepakatan bersama itu, Bupati Bireuen, H Muzakkar A Gani, SH, M.Si, berjanji akan menggelar konferensi pers pada minggu terakhir bulan Juni, tentang penggunaan anggaran Covid-19 di Kabupaten Bireuen.

Kemudian, Dinas Sosial Bireuen juga berjanji akan membagikan sembako sisa tahap pertama kepada masyarakat di akhir Juni.

Namun sampai saat ini, belum ada kepastian dari Pemkab Bireuen terkait kapan direalisasikannya semua janji yang sudah disepakati bersama AMPB.

Hal ini disampaikan Koordinator lapangan (Korlap) AMPB, Syibran Malasi, kepada media Rakyat Aceh, Selasa (30/6).

Dikatakan, Bupati Bireuen jangan sibuk ngurusin hal-hal yang kurang penting, sehingga, permasalahan yang sifatnya penting seperti ini jadi terbengkalai.

“Jangan sampai janji yang sudah di sepakati bersama AMPB, hanya menjadi janji manis semata untuk menenangkan masyarakat,” ujar Syibran.

Sementara itu, aktivis Bireuen yang juga salah satu orator AMPB, Iskandar, menegaskan kepada Pemkab Bireuen, agar segera melakukan konferensi pers terhadap publikasi pengguna anggaran covid-19 yang telah disalurkan ke masyarakat. Baik berbentuk bantuan sembako atau penggunaan lain menyangkut dengan anggaran covid-19 di Kabupaten Bireuen.

Kemudian, AMPB juga mempertanyakan sisa bantuan sembako yang masih tersisa di gudang Dinsos Bireuen. Jika belum disalurkan, maka kami meminta untuk segera disalurkan ke masyarakat yang berhak menerimanya agar bantuan tersebut tidak kadaluarsa.

“Saya meminta kepada Bupati Bireuen, untuk segera menindaklanjuti janji-janji yang telah disepakati pada pertemuan beberapa minggu lalu. Apalagi Pak Bupati pernah mengatakan bahwa setelah melakukan pembahasan dengan DPRK Bireuen, tuntutan kami akan segera ditindak lanjuti,” sebut Iskandar atau yang sering disapa Tuih Alkhair.

Bupati Bireuen, sebut Tuih, harus menanggapi poin tuntutan dalam beberapa hari ini. Jika janji itu tidak di indahkan, maka kami dari AMPB akan kembali melakukan demo besar-besaran di depan kantor Bupati Bireuen untuk menuntut janji yang sudah disepakati.

“Apa yang kami suarakan hari ini, tidak ada unsur kepentingan individu. Masyarakat Bireuen harus mengetahui tentang penggunaan anggaran covid-19 yang telah disalurkan pada tahap pertama. Bupati Bireuen harus mengambil langkah konkrit untuk memaparkan penggunaan anggaran APBK, supaya transparan dan terbuka didepan publik. Karena Bireuen ini milik kita bersama, bukan milik seorang bupati,” tegas Tuih. (Akh)