Aceh Tenggara Kosong Rapid Tes

Jefri SKMIST/RAKYAT ACEH

KUTACANE (RA) – Minimnya ketersediaan rapid tes di Kabupaten Aceh Tenggara, membuat kabupaten ini kesulitan dalam mendeteksi dini penyebaran covid-19.

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan Aceh Tenggara, Jefri mengatakan, ketersediaan alat rapid tes ini telah terjadi sejak awal Juni.

“Ketersedian rapid tes di Dinas Kesehatan hanya tersisa 7 unit. Setelah kita serahkan untuk rumah sakit sebanyak 15 unit. Dengan jumlah itu penggunaannya kita batasi dan hanya diperuntukan untuk kejadian atau warga dengan resiko tinggi covid-19, baik itu ODP maupun PDP,” kata Jefri, ditemui diruang kerjanya, Senin (26/6) lalu.

Dijelaskan, adapun stok rapid tes terakhir yang ada pada pihaknya yakni dari bantuan Dinas Kesehatan Aceh yaitu sebanyak 240, dimana dalam jumlah tersebut telah digunakan sebanyak 218 unit bagi petugas kesehatan maupun untuk mereka personel TNI Polri bertugas menjaga perbatasan.

Sisanya melakukan rapid tes instansi yang kerap berhubungan dan kontak langsung dengan masyarakat.

“Hingga hari ini stoknya belum ada penambahan lagi. Dan kita juga telah berkoordinasi dengan pihak Dinas Kesehatan Aceh,” jelasnya lagi.

Sementara sejak dibentuk gugus tugas, pihak Dinas Kesehatan daerah ini telah melakukan rapid tes terhadap sebanyak 668 warga, dimana pada 18 April 250 warga, 2 Mei 100 orang, 17 Mei 100 serta pada Juni untuk petugas dan dinas bersentuhan langsung dengan pelayanan publik sebanyak 218.

Rapid Tes Gratis Ditiadakan
Walaupun Kabupaten Aceh Tenggara masuk ke dalam 4 kabupaten perbatasan, namun ketiadaan alat rapid tes yang memadai membuat kegiatan rapid tes gratis covid-19 di Kabupaten ini ditiadakan.

“Rapid tes covid-19 yang digratiskan untuk masyarakat umum, terpaksa kita tiadakan karena tidak tersedianya alat,” kata Jefri.

Tidak dilakukan rapid tes gratis ini dikeluhkan oleh para mahasiswa yang kuliah di luar daerah. Pasalnya untuk mendapatkan surat bebas reaksi covid-19 itu, mereka harus mengeluarkan kocek mencapai Rp550 ribu sampai Rp600 ribu.

“Kami mahasiswa sangat berat mengeluarkan uang sebesar itu untuk rapid tes, sementara di kabupaten sendiri alat rapid tesnya kosong dan tidak ada kegiatan rapid tes gratis,” kata Nauval. (val/bai)