Anwar Idris Perjuangkan Rp 327 Miliiar Anggaran Jargas untuk Aceh

Anggota Komisi VII DPR-RI asal Aceh, Anwar Idris

“Aceh Harus Berani Kelola Migas Sendiri”

LHOKSEUMAWE (RA) – Anggota Komisi VII DPR-RI asal Aceh, Anwar Idris, menyatakan, dirinya telah memperjuangkan Rp 327 miliar anggaran untuk Jaringan Gas (Jargas) di Provinsi Aceh tahun 2020. Bahkan, sesuai laporan dilapangan untuk Jargas yang sudah dipasang, tapi belum berfungsi ke sambungan rumah (SR) masyarakat, itu juga akan segera dituntaskan.

Hal itu disampaikan Anggota Komisi VII DPR-RI asal Aceh, Anwar Idris, kepada Rakyat Aceh, dalam kunjungan kerja (kunker) bersama Kepala BPH Migas M. Fanshurullah Asa, ke PAG, PIM dan Jaringan Gas (Jargas) di Lhokseumawe, pada Senin (29/6) lalu.

“Sebelummnya saya tidak pernah berkunjung kesini, tapi kini hadir ditengah-tengah masyarakat bersama Kepala BPH Migas,”ucapnya, seraya menambahkan,  itu semua dilakukan demi kepentingan Aceh, supaya masyarakat dapat menikmati gas untuk kebutuhan dapur, tanpa menggunkan gas elpiji 3 kilogram.

Politisi P3 ini mengatakan, anggaran jargas sebesar Rp 327 miliar itu diperuntukkan untuk Aceh Utara dan Lhokseumawe Rp 140 miliar. Kemudian,  sisanya Rp 187 miliar lagi digunakan untuk jargas di Aceh Timur, Langsa dan Aceh Tamiang Provinsi Aceh serta sebagian Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. “Mudah-mudahan pelaksanaan dilapangan cepat selesai sesuai dengan target sehingga masyarakat bisa menikmati gas dari jargas,”pintanya.

Selain itu, sebut Anwar Idris, jika tidak terjadi pemotongan anggaran dampak dari pandemi Covid-19 maka jargas di Aceh akan lebih banyak lagi mendapatkan ploting anggaran tersebut. “Saya lihat secara menyeluruuh di Kementerian ESDM sebelumnya ada anggaran Rp 9 triliun lebih, tapi setelah terjadi pemotongan tinggal dana Rp 6 triliun lebih,”ucapnya.

Anwar Idris juga mengucapkan terima kasih kepada BHP Migas yang telah melihat angsung ke lapangan tentang Jargas di Lhokseumawe, ke PT PAG dan PT PIM terhadap ketersediaan gas di Aceh.  Kata dia, saat ini Migas Aceh sudah lahir BPMA dan sudah diserahkan ke Aceh untuk pengelola Minyak dan Gas (Migas).  “Blok B sudah resmi kita sebagai pengelola Migas. Pusat mau melepas ke Aceh dan terlepas ada pro dan kontra dalam hal ini. Kalau tidak sekarang kita ambil kapan lagi, dan Aceh harus ada keberanian kelola Migas sendiri,”cetusnya.

Sementara itu, Kepala BPH Migas, M. Fanshurullah Asa mengatakan, pipa open access Arun – Belawan sepanjang 340 km yang membentang dari Arun di Lhokseumawe hingga Belawan di Sumatera Utara dari kapasitas 200 Million Standard Cubic Feet per Day (MMSCFD) baru terutilisasi atau terpakai sebesar 107,95 MMSCFD (54%). BPH Migas sesuai dengan tugas fungsinya dalam mendukung penurunan harga gas untuk industri sesuai Perpres No. 40 tahun 2016 telah menurunkan inisial tarif pengangkutan gas bumi ruas Arun – Belawan dari $2,53 MSCF menjadi $1,546 MSCF.

“Salah satu usulan kami untuk meningkatkan utilisasi pipa Arun Belawan agar dibangun jaringan gas (jargas) untuk rumah tangga di sepanjang pipa Arun Belawan yang melewati 8 Kabupaten” jelasnya.  Menurut dia, potensi sambungan rumah yang bisa dibangun sekitar 1,5 juta sambungan rumah tangga dengan demand kebutuhan gas sebesar 22, 2 MSCFD sehingga nanti tidak perlu pakai LPG 3 kg lagi dan BPH Migas selalu menetapkan harga jual jargas dibawah harga gas LPG 3 kg. (arm/msi