Dewan Minta Bupati Segera Siapkan Calon Wakil

Anggota DPRK Bireuen Komisi A, Yufaidir SE.

BIREUEN (RA) – Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Bireuen mendesak Bupati Bireuen, Dr. H. Muzakkar A. Gani, segera mengajukan nama-nama calon wakil bupati, untuk dapat ditetapkan dan dilantik sebagai Wakil Bupati Bireuen sisa masa jabatan 2017-2022.

Ketua Komisi I DPRK Bireuen yang membidangi Pemerintahan dan Hukum, Yufaidir SE kepada Rakyat Aceh, Minggu (5/7) mengatakan, Bupati harus lebih fokus dan serius untuk segera menetapkan Wakil Bupati Bireuen, guna membantu tugas kepala pemerintahan dalam menata pembangunan daerah.

Mengingat kondisi Pemerintah Kabupaten Bireuen saat ini, sebut Yufaidir, Pemkab sangat membutuhkan kehadiran seorang wakil bupati, maka selayaknya masalah tersebut menjadi perhatian dan prioritas, untuk dilaksanakan sesuai amanah UU No 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota menjadi Undang-undang.

“Demi kelancaran pembangunan, Bupati Bireuen harus segera mengajukan calon wakil bupati sesuai mekanisme untuk tahapan proses pencalonan. Selain kebutuhannya sudah sangat mendesak, juga untuk antisipasi kemungkinan terburuk yang bisa terjadi, sehingga berpotensi mengganggu roda pemerintahan daerah,” ujar Yufaidir.

Menurutnya, supaya tidak menimbulkan persepsi negatif publik, seolah-olah ingin bekerja dan berkuasa seorang diri, Bupati sudah sepatutnya mengambil tindakan konkrit atas kekosongan Wakil Bupati saat ini.

“Faktor usia bapak bupati yang saat ini telah beranjak 60 tahun lebih, sudah sepatutnya memiliki wakil selaku pendamping dalam menjalankan tugas, demi kepentingan masyarakat,” sebutnya.

Berdasarkan kaidah pasal 176 UU No 10 tahun 2016 disebutkan, dalam hal wakil gubernur, wakil bupati, wakil walikota berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan, pengisian jabatan tersebut dilakukan melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD berdasarkan usulan dari partai politik, atau gabungan partai politik pengusung.

Kemudian, partai politik atau partai politik pengusung, mengusulkan dua orang nama calon wakil gubernur, wakil bupati, wakil walikota kepada DPRD melalui gubernur, bupati, walikota untuk dipilih dalam rapat paripurna DPRD.

Pengisian kekosongan jabatan wakil gubernur, wakil bupati, wakil walikota dilakukan jika sisa masa jabatannya lebih dari 18 bulan, terhitung sejak kekosongan jabatan tersebut. (mag-84/msi)