BANDA ACEH (RA) – Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Banda Aceh mencanangkan secara eksternal Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

Pembacaan Deklarasi dan Penandatanganan Piagam Zona Integritas dipimpin oleh Drs. Suria Bakti, M. Si selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh, yang di pusatkan di halaman Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh, Senin (6/7).

Penandatanganan Zona Integritasmenuju WBK dan WBBM ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Permen PAN & RB) No. 11 Tahun 2015, tentang Road Map Reformasi Birokrasi yang bertujuan untuk mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien serta birokrasi pelayanan publik yang berkualitas.

Penandatanganan ini merupakan wujud dari komitmen bersama dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi menuju pemerintahan yang transparan, berkualitas efektif dan akuntabel.

Walikota Banda Aceh Aminullah Usman yang hadir dalam acara tersebut dalam sambutannya menyampaikan Zona Integritas pada Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh merupakan komitmen seluruh jajaran Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh dalam memberikan pelayanan publik bidang pertanahan yang transparan, berkualitas, efektif dan akuntabel, serta perangkat daerah Kota Banda Aceh diharapkan mendukung terwujudnya zona integritas yang sudah dicanangkan di Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh ini.

Sementara Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Aceh dalam arahannya menyampaikan bahwa pelaksanaan ZI membutuhkan dukungan dari semua pihak tidak hanya internal dibutuhkan juga dukungan eksternal, BPN harus menjadi Garda terdepan yang berkomit mendalam pembagunan zona integritas di Aceh.

Kegiatan ini turut disaksikan oleh Ketua DPR Kota Banda Aceh, Ketua Ombusman RI. Perwakilan Aceh, Kapolresta Banda Aceh, Kepala Kejaksaan Negeri Banda Aceh, Dandim Kota Banda Aceh, Kepala BPKP Aceh, Sekda Kota Banda Aceh, Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh, Ketua PTUN Banda Aceh.

Setelah pencanangan ini,tahapan penting yang harus disiapkan dengan matang adalah implementasi zona integritas sesuai dengan Grand Design reformasi birokrasi 2010-2025 yang terdiri dari tiga target pencapaian sasaran hasil utama diantaranya, peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, dan peningkatanpelayananpublik. (imj)