KPH III Diduga Hilangkan Barang Bukti

Truk yang memuat getah pinus saat diturunkan di kantor KPH III Aceh di Langsa, 3 April 2020 lalu. (Rakyat Aceh/Ray Iskandar)

LANGSA (RA) – Kasus penangkapan getah pinus 4 bulan lalu belum juga ada titik terang, bahkan barang buktinya pun telah hilang.

“Berat dugaan KPH III Aceh tidak memiliki itikat baik untuk menyelesaikan kasus ini,” demikian ungkap, pemilik getah pinus, Mashuri Yakub kepada wartawan, Rabu (8/7) di Langsa.

Menurutnya, jika kasus ini tidak selesai dan barang bukti tidak bisa ditunjukkan maka kami akan menempuh jalur hukum. Kita juga sangat sesali kasus ini bisa mencapai 4 bulan belum selesai.

“Kita sudah dua kali meminta kepada pihak KPH III agar barang bukti dapat diperlihatkan, namun satu pun tidak bisa ditunjukkan” ujar Mashuri Yakob.

Dalam kesempatan ini, pihaknya juga mempertanyakan apa hak dan wewenang KPH III menangkap getah pinus mereka dan dasar hukumnya. “Kalau ada tunjukkan UU apa dan no berapa serta pasal berapa?

“Setahu kami terkait getah pinus tidak diatur, dan kalau pu dikaitkan dengan kejahatan kehutanan, sangat miris karena setahu kami kalau kejahatan kehutan itu pertama perambahan hutan dan kedua ilegal logging,” tukasnya.

Lebih lanjut Mashuri mengatakan dalam surat undangan yang dikirim kepada kami untuk hadir ke langsa tidak mencantumkan kesalahan apa yang kami lakukan baik pengangkut atau pun pemilik.

“Sekali lagi kami tegaskan kalau barang bukti hilang akan kita laporkan ke polisi,” ujarnya.

Silakan Buat Laporan Polisi
Sementara itu, Kepala KPH III Aceh, Amri Samadi, S.Hut, MSI, membantah keras tundingan tersebut karena perkara pengangkutan getah illegal (tanpa dokumen) ini sedang di tangani oleh Penyidik PPN KPH Wilayhah III.

“Masih dalam proses hukum, maka barang bukti kita amankan di tempat yang aman” ujar Amri.

Jika nanti pengadilan membutuhkan akan dihadirkan. Sementara satu alat bukti lain yaitu truk berikut supirnya sudah diserahkan sementara kepada pemiliknya. Jika nanti diperlukan untuk penyelidikan maka barang bukti itu dihadirkan kembali. “Jika mau lapor ke polisi, silakan lapor saja,” ujar Amri.

Menurutnya, saat ditangkap/diamankan, supir kendaraan dan barang bawaan tidak disertai dengan dokumen sahnya hasil hutan sesuai ketentuan yang berlaku.

Jadi proses penangkapan terhadap truk pengangkut getah pinus tersebut sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Karena mareka tidak membayar kontribusi Profisi Sumber Daya Hutan (PSDH).

“Selanjutnya juga mereka melanggar intruksi Gubernur Aceh nomor 03/INSTR/2020 tentang Moratorium Penjualan Getah Pinus Keluar Wilayah Aceh,” ujarnya.

Amri Samadi juga menambahkan, yang bersangkutan bukan mitra mereka, jadi kalau bukan mitra KPH III, maka tidak akan pernah dapat PSDH. “Jika tidak ada membayar restribusi PSDH maka mareka illegal,” imbuhnya.

Sementara Hamzah alias Jhon tidak jelas kedudukan hukumnya dalam perkara pengangkutan getah illegal (tanpa dokumen) yang sedang di tangani oleh Penyidik PPN KPH Wilayhah III.

Dikatakanya, jika Hamzah mengakui getah tersebut adalah miliknya, tentu hal ini akan membuat terang penanganan perkara, dan yang bersangkutan akan dipanggil untuk memberikan keterangan dihadapan PPNS dengan membawa bukti-bukti dokumen yang sah, terkait kepemilikan getah pinus tersebut.

“Terkait saudara Hamzah berencana akan membuat laporan polisi, tentu itu hak yang bersangkutan. Namun jika laporannya ternyata laporan palsu, tentu juga ada konsekwensi hukum akan diterima. Dalam waktu dekat kita akan kembali memanggil Bambang Fitoyo sekaligus juga memanggil Hamzah alias Jhon,” pungkasnya. (ris/min)