BANDA ACEH (RA) – AnggotaDPR Aceh Mukhtar Daud menilai Penerapan Belajar Mengajar (PBM) secara tatap muka hanya berdasarkan zona harus dikaji ulang.

Menurut pria yang akrab disapa Geusyik Tar ini, banyak pertimbangan jika siswa terlalu lama berada di rumah. Apalagi lingkungan yang jauh terkontrol oleh orang tua.

“Ini aneh. Saat Sekolah belum bisa melaksanakan proses belajar mengajar tatap muka, karena takut terpapar covid-19. Nyatanya kalau dilihat di tempat hiburan, pasar dan warung kopi itu mereka umumnya siswa yang paling banyak, bebas saja duduk berkumpul. Apa itu tidak lebih rentan terpapar COVID-19,” tanyanya.

Politisi PNA itu berujar, saat ini tempat pendidikan seperti sekolah adalah salah satu yang paling aman bagi mereka siswa. Sebab, dengan berada di lingkungan sekolah, siswa lebih terkontrol dengan penerapkan protokol kesehatan, memakai masker dan cuci tangan.

“Intinya siswa tersebut bisa terkontrol jika mereka berada disekolah. Selesai pulang sekolah mereka bisa belajar di rumah dibimbing orang tuanya. Jadi waktu mereka bermain di siang hari dengan kondisi lingkungan berbeda-beda jadi terbatas.

Saya kira aneh, jika zona hijau saja yang boleh belajar tatap muka. Zona lainnya seperti kuning dan orange belum bisa. Siapa yang bisa menjamin jika siswa di zona kuning dan orange berada di lingkungan aman dan tidak terpapar Covid-19, jika belajar tatap muka belum dibolehkan di daerah tersebut,” terangnya.

Saat ini, lanjut Geusyik Tar, belajar secara daring (online) juga banyak ditemukan kendala. Terbukti banyak guru, orang tua murid dan
kepala sekolah menelpon dirinya, mempertanyakan terkait sekolah tatap muka kapan kembali dilaksanakan.

“Banyak menelpon saya, terutama orang tua murid. Mereka meyampaikan mengenai belajar secara daring yang tidak efektif, mulai dari kondisi jaringan dan penyampaian kurikulum yang sulit dimengerti murid, “jelasnya.

Maka dari itu, Cek Tar meminta agar gubernur mengkaji ulang dalam surat Instruksi Gubernur No 11/Instr/ 2020 dan surat keputusan bersama Kadis Pendidikan Aceh dan Kepala Kantor Kementrian Agama Provinsi Aceh.

Untuk diketahui, Provinsi Aceh, hanya 14 kabupaten/kota yang berstatus zona hijau yang boleh melaksanakan Proses Belajar Mengajar(PBM) secara tatap muka.Jika dilihat dari zona hijau, kuning,dan oranye yang disandang kabupaten kota. Sembilan kabupaten /kota yang dilarang melakukan proses belajar mengajar tatap muka meliputi, Kota Banda Aceh, Lhokseumawe, Langsa, Aceh Besar, Aceh Selatan, Aceh Utara, Aceh Tamiang, dan Aceh
Barat.

Sedangkan bagi sembilan kabupaten kota tersebut, sistem belajar tetap dengan cara Belajar Dari Rumah (BDR), baik belajar secara mandiri dan sistem daring. (Mar)