Mahasiswa Langsa Demo Tolak RUU HIP

Para demontrasi sedang menyampaikan aspirasinya di depan gedung DPRK Langsa, Rabu (22/7). Rakyat Aceh/Ray Iskandar

LANGSA (RA) – Aliansi Mahasiswa Kota Langsa mengelar aksi demo menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Haluan Ideologi Pancasila (HIP) di Gedung Dewan Perwakilan Kota Langsa, Rabu (22/7). RUU ini sebelumnya diusulkan oleh DPR RI dan masih menjadi perbincangan di Tanah Air.

Selain RUU HIP, para mahasiswa dari sejumlah Perguruan Tinggi di Kota Langsa ini juga menolak RUU Omnibus Law.

Saat tiba di gedung dewan, puluhan mahasiswa ini hanya disambut oleh satu orang Wakil Ketua DPRK Langsa, Ir Joni. Awalnya mahasiswa sempat berang melihat kondisi tersebut, karena ditengah pandemi ini masih ada juga anggota DPRK Langsa dinas luar.

Koordinator Aksi Ali Iqbal mengatakan, pihaknya menolak keras RUU HIP dan menilai RUU tersebut akan mencabut Tap MPRS Nomor XXV Tahun 1966 tentang larangan ajaran komunisme.

“Ini sangat membahayakan bagi keutuhan negara indonesia. Karena dulu kita memilki sejarah kelam dengan masalah tersebut. Maka kami minta pembahasan RUU HIP tersebut segera dihentikan,” ujarnya.

Selain itu, mahasiswa Langsa juga menolak upaya sentralisasi kekuasaan melalui konsep omnibus law RUU Cipta Kerja yang menciderai semangat reformasi.

Selanjutnya, mahasiswa juga menyatakan menolak penyederhanaan regulasi terkait perizinan amdal dan aturan pertambanga yang mengancam kelestarian Sumber Daya Alam (SDA) jangka panjang serta mendesak untuk melaksanakan reforma agaria sejati.

Kemudian yang lebih penting lagi, mereka mendesak agar menjamin kehadiran negara dalam terciptanya ruang kerja yang aman, bebas deskriminatif dan dapat memenuhi hak maupun perlindungan terhadap buruh.

Selanjutnya, yang tidak luput dari sorotan para demontrasi dengan isu menolak sentralisasi sistem pengupahan buruh, potensi maraknya tenaga kerja outsourcing, serta dikebirinya hak-hak buruh, seperti cuti, jam kerja tidak jelas, dan PHK sepihak.

Terakhir para mahasiswa juga menolak sektor pendidikan di masukkan kedalam omnibus law cipta kerja dan mendesak pemerintahan menghentikan praktik liberalisasi, privatisasi, dan komersialisasi pendidikan, serta wujudkan demokratisasi kampus.

Sementara yang tidak kalah penting lagi, mendesak DPRK Kota Langsa untuk segera menyampaikan aspirasi mahasiswa Kota Langsa kepada DPR pusat paling lama 3 x 24 Jam. DPRK Kota Langsa diminta agar mempublikasi hasil penyampaian aspirasi ke DPR RI.
Mahasiswa mengancam apabila poin tuntutan tidak diindahkan, maka akan turun ke jalan dengan jumlah yang lebih besar. Ancam Korlap aksi, Ali Iqbal.

Sementara Wakil Ketua II DPRK Langsa Ir Joni menyampaikan permohonan maaf kepada mahasiswa sebab hanya satu anggota dewan yang bisa menemui mahasiswa.
Sebelumnya, sambung Joni, Ketua DPRK bersama dirinya sudah menunggu kehadiran mahasiswa sekira pukul 08.00 WIB.

Namun ketua DPRK ada kegiatan peresmian Dayah di Gampong Sungai Pauh yang tidak bisa di wakilkan, sementara anggota dewan lain ada yang bertugas di luar daerah.
“Pada prinsipnya kami menu dukung Aspirasi mahasiswa, Pancasila harga mati dan tidak bisa di otak-atik”, ujarnya.

Kemudian, petisi ini kami terima dan akan kami sampaikan ke pusat. Sebab di pusat Fraksi Demokrat yang menolak RUU HIP dan Omnibus Law.

“Kami selaku wakil rakyat siap menerima adek-adek mahasiswa baik di DPRK maupun di tempat lainnya untuk berdiskusi bersama dalam mengkritisi atau memberikan solusi membangun bangsa ini secara bersama.” Pungkasnya (ris/ra)