BANDA ACEH (RA) –  Ketua Tim Kendali Mutu dan Kendali Biaya (TKMKB) Aceh, Saifuddin Ishak mengatakan untuk dapat mengoptimalkan pelaksanaan Kapitasi Berbasis Pemenuhan Komitmen Pelayanan (KBK) di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) perlu didukung dengan sarana dan prasarana yang cukup.

Hal ini disampaikan pada kegiatan Monitoring Dan Evaluasi (Monev) KBK Tingkat Provinisi Aceh yang diselenggarakan BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah Sumut dan Aceh yang dihadiri oleh Tim Monev yang terdiri dari unsur Dinas Kesehatan Aceh, Tim Kendali Mutu dan Kendali Biaya (TKMKB) Aceh, Asosiasi Klinik Aceh, IDI Wilayah Aceh dan Perhimpunan Klinik dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Aceh pada Rabu (22/7) di Banda Aceh.

Pelaksanaan Monev KBK kepada FKTP ini sendiri terus dilakukan secara berkala oleh Tim Monev KBK bertujuan untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan pelayanan kesehatan dengan beberapa indikator yang harus dicapai oleh FKTP diantaranya angka kontak, rasio kunjungan rutin program pengelolaan penyakit kronis (prolanis), rasio rujukan non spesialistik dan home visit (kunjungan kerumah pasien),

“Hasil identifikasi dari beberapa Puskesmas terdapat beberapa permasalahan sehingga menyebabkan ada beberapa penyakit yang dapat diselesaikan di puskesmas namun dirujuk ke rumah sakit, oleh karena itu agar pelaksanaan KBK ini berjalan dengan lancar maka dibutuhkan SDM, peralatan yang memadai serta sarana dan prasarana yang cukup,” ungkap Saifuddin dalam paparan materinya.

Lanjutnya, ia juga meminta kepada BPJS Kesehatan dalam penentuan penilaian KBK perlu memperhatikan kondisi yang sedang terjadi terutama pada masa pandemi covid-19, walaupun menurutnya disisi lain tetap diperlukan pembenahan yang terus-menerus kepada FKTP.

Sementara itu, Deputi Direksi BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah Sumut dan Aceh, Mariamah mengatakan capaian KBK FKTP di Aceh belum sesuai dengan target sebagai contoh pada rasio rujukan non spesialistik yang seharusnya tidak melebihi dari 2% karena harus tuntas penanganannya di FKTP.

“Pencapaian rasio rujukan non spesialistik di Aceh mencapai 8,43%, ini dipahami bahwa kendala dalam penerapan KBK salah satunya adalah belum lengkapnya saran dan prasarana termasuk dokter, termasuk indikator angka kontak dimana kunjungan sehat dan sakit terutama dimasa pandemi ini belum optimal,” katanya.

Untuk itu ia berharap dapat disinergikan serta berjalan beriringan penerapan kunjungan sehat dan sakit dengan program yang ada di Kemenkes seperti Program Keluarga Sehat sehingga hal tersebut dapat dioptimalkan.(rq)