AMA Desak DPR dan Pemerintah Tuntaskan MoU Helsinki RI-GAM

BANDA ACEH (RA) – Aliansi Mahasiswa Aceh (AMA) mendesak Pemerintah Aceh dan DPRA untuk menyelesaikan poin-poin MoU Helsinki RI-GAM yang belum tuntas direalisasikan. Pasalnya, hingga menjelang 15 tahun perdamaian Aceh, pada 15 Agustus mendatang, masih banyak poin-poin MoU yang telah ditandatangani oleh RI-GAM di Helsinki belum terlaksana.

Aliansi Mahasiswa Aceh itu tergabung dari Universitas Malikussaleh, Universitas Syiah Kuala, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Universitas Al- Muslim, dan Universitas Teuku Umar, telah melakukan audiensi dengan pimpinan DPRA pada Kamis (23/7) kemarin.

Muhammad Fadli selaku Juru Bicara (Jubir ) Aliansi Mahasiswa Aceh, menyampaikan dalam momentum refleksi 15 tahun perdamaian Aceh pada 15 Agustus mendatang, pihaknya tidak menginginkan jika pemangku jabatan di Aceh, baik eksekutif maupun legislatif hanya membahas isu-isu populis dan penuh dengan semiotika. Padahal di dalam MoU Helsinki dan UU No 11 Tahun 2006 tidak hanya membahas isu-isu simbolis saja. Namun ada hal yang paling subtansial jika poin tersebut direalisasikan maka akan memberikan dampak yang besar bagi masyarakat Aceh.

Ia mengatakan, untuk sumber pendapatan Aceh tidak hanya berasal dari PAD dan Dana Perimbangan semata. Akan tetapi juga bersumber dari Alokasi Dana Khusus sebagai Daerah Otonomi Khusus. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh jelas menyebutkan bahwa pasal (1) “Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 ayat (2) huruf c, merupakan penerimaan Pemerintah Aceh yang ditujukan untuk membiayai pembangunan terutama pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan”.

Selanjutnya Pasal (2), Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, dengan rincian untuk tahun pertama sampai dengan tahun kelima belas yang besarnya setara dengan 2% (dua persen) plafon Dana Alokasi Umum Nasional dan untuk tahun keenam belas sampai dengan tahun kedua puluh yang besarnya setara dengan 1% (satu persen) plafon Dana Alokasi Umum Nasional”.

Sedangkan dalam Pasal (3) menegaskan bahwa “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk daerah Aceh sesuai dengan batas wilayah Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3”.

“Perdamaian yang telah terwujud harusnya menjadi harapan baru bagi masyarakat Aceh, kewenangan dan dana otonomi khusus yang diberikan Pemerintah Pusat adalah pintu masuk menuju kesejahteraan,”cetusnya.

Namun, sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Pemerintahan Aceh (UUPA) bahwa masa waktu 20 tahun, dimana tahun pertama sampai dengan tahun ke-15 Aceh akan mendapatkan kiriman dana otonomi khusus setiap tahunnya sebesar 2% dari flafon dana alokasi umum nasional.  Sedangkan tahun ke-16 sampai dengan tahun ke-20 pemerintah akan mengirimkan 1% dari flafon dana alokasi umum nasional. “Artinya jika dihitung sejak tahun 2008 maka dana otonomi khusus Aceh akan berakhir di tahun 2027 dan sekarang tahun 2020 adalah sudah memasuki tahun ke-14,”ujarnya.

Lanjut dia, sesuai data yang diterima pihaknya sejak tahun 2008 sampai dengan 2019 atau sampai dengan tahun ke-13 Pemerintah Aceh telah menerima kucuran dana Otsus sebesar Rp 73.360 triliun. Diperkirakan keseluruhan dana otsus Aceh sampai dengan tahun 2027 jika ditotalkan akan mencapai Rp 163 triliun.

Dengan rincian, pada tahun 2008 Dana Otsus yang diterima Aceh sebesar Rp 3,5 triliun, kemudian menjadi Rp 3,7 triliun pada tahun 2009, Rp 3,8 triliun tahun 2010, Rp 4,5 triliun tahun 2011, Rp 5,4 triliun tahun 2012, Rp 6,2 triliun tahun 2013. Selanjutnya, Rp 8,1 triliun tahun 2014, Rp 7,057 miliar tahun 2015, tahun 2016 Rp 7,675 triliun, tahun 2017 sebesar Rp8,27 triliun, tahun 2018 mencapai Rp 2,4 triliun dan tahun 2019 dana otsus yang diterima Aceh sebesar Rp 8,3 triliun.

Selain itu, sambung dia,  untuk nasib pendidikan Aceh secara nasional pendidikan Aceh masih berada pada peringkat ke-27 dari 34 Provinsi yang ada di Indonesia. Angka masyarakat yang menghuni rumah tidak layak huni juga masih tergolong banyak di Aceh.

Begitu juga dengan pelayanan kesehatan, akses masyarakat terhadap hak atas pelayanan kesehatan masih tergolong belum begitu membanggakan di Aceh, masih banyak orang yang mati akibat fasilitas kesehatan yang tidak memadai, atau akibat prilaku tenaga medis yang tidak pernah dievaluasi (dugaan malpraktek)

“Isu lain yang sangat penting adalah pemenuhan dan pertanggungjawaban Aceh untuk korban pelanggaran HAM di Aceh yang terjadi selama 30 tahun konflik Aceh. Setidaknya dari Berbagai sumber menyebutkan bahwa ada 40.000-50.000 jiwa korban pelanggan Hak Asasi Manusia akibat konflik bersenjata di Aceh,”cetusnya, dalam relisnya kepada Rakyat Aceh, kemarin.

Sampai saat ini, kata dia, masih sangat minim dukungan pemerintah untuk KKR Aceh, baik secara penganggaran maupun secara kelembagaan dan tindak lanjut terhadap rekomendasi KKR Aceh. Padahal, KKR Aceh telah mengambil lebih dari 3.040 pernyataan, dan telah menyampaikan 240 orang korban konflik untuk kategori pemulihan mendesak. Akan tetapi sampai saat ini belum ada tindak lanjut selain menerbitkan SK reparasi, sedangkan pelaksanaannya belum terlaksana.

Untuk itu, Aliansi Mahasiswa Aceh meminta DPRA untuk segera mengambil langkah-langkah strategis, sebagai berikut , (1). Megevaluasi sistem pendidikan di Aceh untuk menjamin terpenuhi hak atas pendidikan yang layak dan pendidikan berkualitas di Aceh, serta memastikan beasiswa yang tepat sasaran untuk semua jenjang pendidikan.

(2). Mengevaluasi ulang rencana investasi, pembangunan infrastruktur dan pembangunan ekonomi masyarakat Aceh untuk mendorong pengurangan angka kemiskinan di Aceh. (3). Memastikan terwujudnya keadilan bagi korban pelanggaran HAM di Aceh, dengan cara mendukung kerja kerja KKR Aceh, baik dukungan anggaran, dukungan kebijakan maupun implementasi rekomendasi hasil kerja-kerja KKR Aceh. (4). Membentuk tim review RUU Omnibus Law, untuk menyisir ancaman dan pemangkasan kewenagan Aceh selanjunya menyurati Presiden dan DPR RI, untuk mengintervensi keutuhan kewenangan Aceh yang telah dijamin dalam UUPA.

(5). Mengevaluasi lembaga penyelenggaraan perliundungan Anak dan perempuan, serta memperbaiki regulasi yang memberikan keadilan bagi perempuan dan anak.

(6). Mendorong penyelesaian konflik pertanahan di Aceh, dan mempercepat pengesahan Qanun Pertanahan Aceh.

Sementara dalam audiensi yang penuh dialektika tersebut pimpinan DPRA yang hadir yakni  Ketua DPRA, Wakil III DPRA, ketua Komisi I, Ketua Komisi II, Wakil Banleg, dan anggota DPRA lainnya yang telah berkomitmen untuk segera menindaklanjuti Petisi dari Aliansi Mahasiswa Aceh tersebut dan progresnya akan di mulai pada 15 Agustus 2020. (arm)

SERAHKAN PETISI- Aliansi Mahasiswa Aceh menyerahkan petisi kepada Ketua DPR Aceh, Kamis kemarin. FOR RAKYAT ACEH.