2021, Pembangunan Fisik Tol Binjai – Langsa

BANDA ACEH (RA) – Pembangunan Proyek jalan tol ruas Binjai-Langsa (segmen Aceh Tamiang- Aceh Timur – Langsa)

sudah memasuki tahap kelima dari enam tahap harus dilalui. Ditargetkan proyek dimulai di tahun 2021.

Kepala Dinas Pertanahan Aceh, Edi Yandra menyebutkan, tahap kedua pembangunan jalan tol nantinya dari Binjai sampai dengan Langsa sudah melewati lima tahapan sampai hari ini.

Dalam pelaksanaan tahapan tersebut, kata Edi, ada lima tahapan dilewati meliputi penetapan tim persiapan, kemudian pertemuan awal dengan kepala daerah dan sosialisasi ke masyarakat terkena jalan tol.

Kemudian juga mengumpulkan data awal sekalian pematokan awal batas tanah yang terkena sesuai dengan grandesain rencana. Terakhir dilakukan konsultasi publik terkait
proyek tersebut.

“Setelah penetapan lokasi, baru kita serahkan kepada BPN untuk tahap pelaksanaannya. Pelaksanaan mungkin ada tahapan juga. Mungkin dibentuk satgas A atau B, dan juga tahapan pengukuran. Ada tahapan nanti penilaain harga dari KJBP, sampai dengan pelepasan hak,” ungkapnya.

Sementara dalam tahap pelaksanaan dipayakan dalam tahun ini, sudah direncanakan oleh Kementrian PUPR. “Tapi melihat perhitungan
jadwal pembebasan baru dibayarkan sekitar November atau Desember, maka pembangunan fisik bisa dilakukan di tahun 2021,” kata Edi Yanda, usai acara konsultasi publik pangadaan tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Ruas Binjai-Langsa dengan perusahan pemegang Hak Guna Usaha, di salah satu hotel di Banda Aceh, Senin (27/7).

Edi Yandra menyebutkan, panjang pembangunan jalan tol segmen Binjai-Langsa 44 km, 85 persen tanah perusahan, sedangkan tanah masyarakat tidak begitu banyak.

“Untuk lahan perkebunan khususnya perusahan HGU yang sudah kita inventarisasi dari Tamiang sampai Langsa, ada 70 perusahan terkena, memang secara keseluruhan dari 44 kilometer itu,” jelasnya.

Kabid Pengadaan Tanah dan Hak-hak atas Tanah, Faisal Djuned, menuturkan, konsultasi publik ini suatu aturan harus dilaksanakn langsung dengan tatap muka dan perlu dipelajari secara detail.

“Kita perlu mengambil sikap dengan keputusan tepat terhadap pemilik HGU, sehingga tidak ada alasan tidak bisa dilaksanakan.

Karena memang ini kegiatan proyek stategis nasionaltidak boleh ada hambatan, semua harus berjalan,” ujarnya.

Maka dari itu, sebut Faisal lagi, pengadaan tanah terkait pemegang hak guna usaha dilaksanakan secara terpisah dengan harapan pemilik perusahan bisa lebih sama-sama mempertanyakan terkait dengan hak-hak dari pada surat surat alasan teknis.

“Jadi lebih sinergi dan akurat. Jadi kalau konsutasi publik ini kita gabungkan, pemilik tanah dengan masyarakat, nanti akan terjadi bias. Artinya pemilik tanah dan masyarakat punya cara berbeda menyampaikan ulasan atau prosedur dengan tanah milik HGU,” jelasnya. (mar)